Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kerja sama investasi dengan Amerika Serikat tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
Dia menekankan, meskipun terdapat pembahasan terkait perjanjian tarif dengan AS, seluruh investasi yang masuk ke Indonesia wajib mengikuti aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga: Meski Tak Diwajibkan Presiden Prabowo, Gibran hingga SBY dan Jokowi Hadir dalam Gelar Griya Idulfitri di Istana
Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti pentingnya penerapan harga pasar internasional dalam pengelolaan mineral kritis.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup akses bagi pihak asing, selama mereka mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Soal critical mineral. Saya sudah katakan, kita terbuka. But everything at market price. At economic price,” ujar Presiden dalam wawacara yang dikutip, Sabtu (21/3).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak asing dalam sektor pertambangan bukan hal baru.
Pemerintah, kata dia, telah lama memberikan izin, seperti yang terjadi pada Freeport yang kini menjadi salah satu penyumbang pendapatan besar bagi negara.
“Jadi kalau dia mau ikut (aturan), kita izin kan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izin kan,” lanjutnya.
Utamakan HilirisasiNamun demikian, Presiden menegaskan bahwa prinsip hilirisasi tetap menjadi syarat utama. Indonesia tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa proses pengolahan di dalam negeri.
“Bahan mentah, kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong,” tegasnya.
Ia juga kembali menekankan bahwa mineral kritis merupakan komoditas yang harus memberikan nilai ekonomi maksimal bagi Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Komitmen Sumbang USD 1 Miliar untuk BoP
“Critical mineral itu is a commodity. If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value. Yang penting kita kasih access,” ujarnya.
Dengan demikian, investasi asing tetap terbuka, tetapi harus tunduk pada aturan nasional dan mendukung hilirisasi.
