JAKARTA, KOMPAS — Selama 12 tahun terakhir, jumlah pemudik menyusut dalam tiga periode waktu, yakni 2014-2016, 2018-2019, dan 2024-2026. Data tersebut merupakan proyeksi jumlah pemudik Lebaran dari survei potensi pergerakan angkutan Lebaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.
Periode 2014-2016, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan terjadi kemerosotan pemudik tertinggi hingga 93,6 persen. Pada 2014, diperkirakan ada 27,6 juta pemudik dan pada 2016 estimasinya menjadi 1,77 juta pemudik.
Meski tidak sedrastis 2015-2016, pola penurunan itu terjadi kembali 2018-2019. Jumlah pemudik turun 12,8 persen dari 29,8 juta pada 2018 menjadi 26 juta pada 2019.
Pascapendemi Covid-19, fenomena tersebut terjadi lagi, yakni pada periode 2024-2026. Setelah jumlah pemudik diproyeksikan mencapai jumlah tertinggi hingga 193,6 juta pada 2023. Setahun berikutnya, anjlok menjadi 146,7 juta. Catatan Kemenhub, realisasi pemudik Lebaran 2025 sekitar 154,6 juta orang, turun 4,7 persen dibandingkan dengan realisasi 2024, yakni 162,2 juta orang (Kompas, 30/5/2026).
Tahun 2026, melalui hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran turun 1,9 persen menjadi 143,9 juta orang atau diperkirakan hanya 50,1 persen warga yang melakukan ritual mudik.
Dari olahan Kompas, penurunan angka pemudik dalam tiga periode waktu tersebut diindikasikan terkait dengan melemahnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta kondisi ekonomi Indonesia dan global.
Pada periode 2013-2016 dan 2018-2019, menurunnya daya beli masyarakat ditandai dengan kenaikan harga BBM. Setelah harga BBM Premium dinaikkan menjadi Rp 8.500 pada November 2014, inflasi tahunan Desember 2014 melonjak menjadi 8,36 persen dari sebelumnya 6,23 persen.
Periode 2024-2026, kondisi ekonomi Indonesia lebih parah dibandingkan 2014-2019. Jika dulu karena faktor kenaikan harga BBM saja, sekarang campur aduk. PHK dan harga kebutuhan naik, ditambah adanya perang yang meningkatkan harga minyak.
Setelah itu, inflasi perlahan turun menjadi 6,96 persen, hingga memasuki bulan puasa pada Juni 2015, inflasi meningkat lagi menjadi 7,26 persen. Menurut siaran pers Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2015, penyumbang terbesar inflasi dari kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan kaitannya dengan dampak lanjutan kenaikan harga BBM.
Januari 2018, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Harga pertalite menjadi Rp 7.600, Pertamax menjadi Rp 10.400, dan solar menjadi Rp 9.800. Kenaikan harga BBM ini sedikit banyak berdampak pada menurunnya pemudik meski tidak sampai menaikkan angka inflasi. Selama dua tahun tersebut, angka inflasi tahunan 2018 adalah 3,13 dan 2019 turun menjadi 2,72 persen.
Kenaikan harga BBM yang memicu inflasi tersebut, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, akan membuat pendapatan riil masyarakat menurun. ”Kecepatan kenaikan pendapatan tidak bisa mengimbangi kenaikan inflasi sehingga pendapatan riil masyarakat turun. Masyarakat harus membayar lebih tinggi untuk kenaikan harga pangan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat memilih menahan konsumsi, termasuk untuk mudik. Dampak kenaikan harga BBM akan membuat biaya transportasi mudik meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Esther menambahkan, pada periode 2024-2026, kondisi ekonomi Indonesia lebih parah dibandingkan 2014-2019. ”Jika dulu karena faktor kenaikan harga BBM saja, sekarang campur aduk. PHK dan harga kebutuhan naik, ditambah adanya perang yang meningkatkan harga minyak,” ujarnya.
Slamet (35), warga Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Lebaran tahun ini kembali mengurungkan niat untuk pulang kampung. Penghasilannya sebagai pengojek daring hanya Rp 200.000 per hari yang habis untuk membeli bensin, servis motor, dan kebutuhan harian.
Tahun ini ia berharap bisa pulang ke Purworejo, Jawa Tengah. Namun, ia mengaku tiket kereta dan bus ketika Lebaran sangat mahal. ”Tiketnya mahal. Kalau mau naik motor, jauh,” ujar Slamet, Jumat (20/3/2026).
Kenaikan pendapatan yang tidak bisa mengimbangi kenaikan inflasi tersebut terjadi selama 2010-2025. Kompas menghitung rata-rata pengeluaran bulanan per kapita yang dipublikasikan BPS melonjak 217,3 persen dari angka pengeluaran 2010 Rp 494.485 menjadi Rp 1,57 juta pada 2025.
Sementara pada periode yang sama, kenaikan gaji pekerja dengan tingkat pendidikan rendah hingga tinggi ada di bawah kenaikan pengeluaran. Di antaranya, pekerja lulusan SD, kenaikan gajinya 155,9 persen. pekerja lulusan SMP (148,2 persen), pekerja lulusan sarjana D-4 dan S-1 (87,3 persen), dan pekerja lulusan S-2 dan S-3, gajinya selama 15 tahun hanya naik 20,2 persen.
Menurut Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Jahen F Rezki, pendapatan yang tidak tumbuh tersebut menjadi faktor melambatnya jumlah pemudik.
”Pertumbuhan upah riil warga beberapa tahun terakhir memang lebih rendah dibandingkan produk domestik bruto. Jadi, masyarakat tidak punya ruang untuk spending dan lainnya,” ujarnya.
Hal tersebut tecermin dari menurunnya proporsi konsumsi masyarakat dari Survei Konsumen Bank Indonesia 2014-2026. Data proporsi konsumsi Juli 2014 sebagai bulan Lebaran, yakni 68,7 persen. Lebaran berikutnya, angka proporsi menurun menjadi 67,2 persen dan sedikit meningkat menjadi 69,1 persen pada Lebaran 2016.
Periode 2024-2026, polanya masih sama, warga masih menahan konsumsi. Februari 2025 (masa puasa), proporsi konsumsi masyarakat masih di angka 74,7 persen. Kemudian, pada Januari 2026 menurun jadi 72,3 persen.
Penurunan konsumsi masyarakat juga tergambar dari data laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga BPS yang menurun selama Lebaran 2021-2025. Tahun 2021, angkanya masih 5,96 persen yang melonjak tinggi pascapandemi Covid-19. Pertumbuhan konsumsi masa Lebaran terus menurun, hingga pada 2025 hanya 4,89 persen.
Zharah (30), pengasuh bayi di Jakarta Pusat, selektif menggunakan penghasilannya dan suami yang hanya Rp 3,5 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga dan biaya pendidikan anak. Beruntung, Lebaran tahun ini ia tidak perlu lagi berlebaran ke rumah nenek di Cileungsi, Bogor. Sebagai gantinya, ia berlebaran di rumah budenya di Jakarta Timur. Mobilitas dalam kota ini bisa menghemat pengeluaran Lebarannya.
Jika ia mudik ke Cileungsi, biaya transportasi pulang pergi empat anggota keluarga bisa mencapai Rp 450.000. Namun, tahun ini, diperkirakan ia hanya mengeluarkan ongkos Rp 50.000 sekeluarga untuk naik kereta komuter dan angkutan daring.
”Pulangnya bisa lebih hemat Rp 25.000 karena saya akan minta tolong saudara untuk mengantar ke stasiun kereta,” kata ibu dua anak ini.
Serial Artikel
Upah, THR, dan Utang Jadi Bantalan Belanja di Ramadhan-Lebaran 2026
Tantangan finansial Ramadhan - Lebaran kali ini lebih dekat dengan kebutuhan rutin dan semirutin yang menumpuk dalam periode singkat,
Ekonomi masyarakat yang semakin sulit bisa di-’support’ supaya lebih hemat dengan naik angkutan umum. Tapi, angkutan umum harus lebih bagus dan disubsidi oleh pemerintah.
Meski pemudik diproyeksikan menurun, mengutip laman Kemenhub, hingga H+1 Lebaran atau Minggu (22/3/2026), jumlah pemudik angkutan umum naik 4,85 persen menjadi 10 juta orang dari tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada kendaraan pribadi di jalan tol. Jumlah mobil yang melintas di jalan tol, naik 7,1 persen. Pemudik sepeda motor tahun 2026 naik 12,7 persen dari 2025 menjadi 4,7 juta sepeda motor.
Masyarakat berusaha mudik meski harus menggunakan sepeda motor untuk menempuh jarak yang jauh dan dalam waktu yang lama. Salah satunya Noris (25) yang tahun ini pulang ke Majalengka, Jawa Barat, menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya. Sehari-hari ia bekerja sebagai pramukantor di Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut dia, mudik dengan sepeda motor biayanya cukup terjangkau meski harus menempuh 170 kilometer perjalanan selama 6 jam.
”Naik bus atau kereta biayanya lebih mahal. Ini naik motor buat bensin kisaran Rp 60.000 pakai Pertalite. Itu dibagi dua dengan teman saya,” katanya, Kamis (19/3/2026).
Pengamat transportasi, Djoko Setyowarno, menyoroti risiko berkendara menggunakan sepeda motor dalam waktu lama. Tidak jarang pemudik dengan sepeda motor harus menempuh waktu perjalanan lebih dari 4 jam. ”Kita harus evaluasi penggunaan motor. Angka kecelakaan kendaraan saat mudik, 75 persen disumbang oleh sepeda motor,” katanya, Rabu (18/3/2026).
Oleh karena itu, menurut Djoko, solusinya adalah meningkatkan penyediaan dan pelayanan angkutan umum yang lebih luas dan terjangkau.
”Ekonomi masyarakat yang semakin sulit bisa di-support supaya lebih hemat dengan naik angkutan umum. Tapi, angkutan umum harus lebih bagus dan disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya.
Penyediaan angkutan umum ini menurut Djoko tidak hanya angkutan perkotaan, tetapi juga angkutan perdesaan. Angkutan perdesaan ini bisa menjadi solusi bagi pemudik yang menggunakan program mudik gratis untuk bisa menjangkau kampung halaman dengan lebih hemat. Selama ini, lanjut Djoko, masyarakat enggan ikut program mudik gratis karena mereka kesulitan mencari angkutan umum hingga sampai ke desa.
Sementara pada momen Lebaran 2026, pemerintah telah memberikan potongan harga di berbagai moda transportasi. Mulai dari tarif angkutan laut, kereta api, hingga jalan tol, semua didiskon sebesar 30 persen. Sementara itu, tiket pesawat mendapatkan diskon 17-18 persen. Selain itu, ada juga mudik gratis menggunakan bus yang diselenggarakan sejumlah pemerintah daerah.
Terkait hal itu, Djoko mengkritisi dominasi mudik gratis yang mayoritas hanya melibatkan bus pariwisata. Ia menilai program ini juga dapat diperluas berupa subsidi pada operator bus reguler yang sehari-hari melayani perjalanan antarkota antarprovinsi (AKAP). Hal itu diharapkan dapat mengurangi harga tiket bus yang melambung tinggi menjelang Lebaran.
”Mestinya program bus gratis itu diutamakan bus reguler. Maka, ketika bus reguler itu melayani perjalanan, tarif batas atasnya bisa ditekan, tidak terlalu tinggi. Selama ini bus reguler yang berjasa setiap hari mengantarkan penumpang AKAP, bukan bus pariwisata,” katanya.
