JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan tetap akan diselenggarakan secara tatap muka. Rencana pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau PJJ setelah libur lebaran demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak atau BBM ini batal diterapkan agar tidak terjadi ketertinggalan pelajaran atau learning loss.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno yang menyatakan bahwa sesuai hasil koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti dan Menteri Agama, Nasaruddin Umar; proses pembelajaran siswa tetap harus berjalan seperti biasa. Proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai menimbulkan learning loss.
"Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal," kata Pratikno dalam keterangan pers, Selasa (24/3/2026).
Dia menegaskan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hibrida yang mengkombinasikan luring dan daring di satuan pendidikan mulai April 2026. Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian memutuskan bahwa PJJ tidak urgen saat ini.
Keputusan ini diambil, lanjut Pratikno, karena pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dalam hal ini di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dipercepat sejalan dengan prioritas presiden. Program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda menjadi bagian dari fokus utama.
Pandemi Covid-19 telah mengajarkan bahwa PJJ sangat tidak efektif.
Karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurutnya, hal ini merupakan prioritas utama yang harus segera diwujudkan.
Namun, terkait efisiensi dampak perang Amerika Serikat-Israel versus Iran, pemerintah akan terus mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.
"Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien," tutur Pratikno.
Keputusan ini disampaikan Pratikno dalam arahannya kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026) dengan menyampaikan ulang arahan Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, (13/3/2026). Situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.
Sebelumnya, pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah menilai, dalam kondisi menuju krisis energi saat ini seharusnya yang diefisiensi terlebih dahulu adalah gaji atau tunjangan para pejabat negara. Efisiensi pada dana pendidikan sebaiknya menjadi opsi terakhir yang diambil pemerintah.
”Sebaiknya efisiensi dilakukan pada kementerian atau lembaga lain dan tunjangan pejabat negara, mulai dari presiden, menteri, DPR, DPD, hingga pejabat eselon. Juga efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Pendidikan harus menjadi prioritas negara,” kata Jejen.
Dia menegaskan, pandemi Covid-19 telah mengajarkan bahwa PJJ sangat tidak efektif. Dampak ketertinggalan pelajaran atau learning loss juga masih terasa hingga saat ini.
Learning loss yang terjadi selama pandemi disebabkan oleh terbatasnya interaksi antara tenaga pendidik dan pelajar, terbatasnya interaksi sesama pelajar, masalah waktu belajar, kurangnya konsentrasi dan hilangnya fokus, serta kurangnya serapan pelajar terhadap materi pembelajaran yang diberikan.
Interaksi yang terbatas itu mengakibatkan motivasi belajar menurun. Pembelajaran tatap muka tetap harus diutamakan karena akan lebih efektif dan terkontrol melalui afirmasi positif yang diberikan oleh tenaga pengajar meski semangat belajar bisa saja fluktuatif.
Ini tergambar dalam Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tahun 2022 yang mengalami penurunan di semua bidang, yaitu literasi membaca (359 poin), matematika (366 poin), dan sains (383 poin). Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 369 poin.
Jika tetap harus efisiensi segera, lanjut Jejen, pembelajaran tetap dilakukan secara hibrida, sebagian luring sebagian daring. Murid dan mahasiswa yang tinggal di dekat sekolah dan kampus harus tetap berangkat belajar secara tatap muka.
”Pembelajaran di sekolah dan kampus tetap tatap muka karena pembelajaran daring sangat tidak efektif,” ucapnya.
