Jürgen Habermas adalah nama yang sangat tenar dalam perkembangan ilmu sosial humaniora. Rasanya mustahil bagi pembelajar ilmu sosial humaniora untuk tidak membincangkan nama ini dalam perdebatan teoretik mutakhir. Habermas yang merupakan tokoh dalam Mazhab Frankfurt generasi kedua, selain memiliki substansi pemikiran yang menarik, yang bisa menjadi catatan refkektif sekaligus korektif untuk proyek demokrasi di Indonesia, juga memiliki pengalaman personal yang unik, dan memberikan kesan yang cukup mendalam bagi penulis pribadi.
Pemikir yang Melampaui Keterbatasan
Habermas dikenal memiliki keterbatasan, ia menderita bibir sumbing yang menyulitkannya untuk berbicara. Namun, ada dua pembelajaran penting di sini. Habermas mampu menjadikan keterbatasannya tersebut sebagai salah satu yang menginspirasinya untuk merumuskan pemikirannya, juga memberi dorongan kuat untuk terus berkarya.
Dari keterbatasannya tersebut, menjadi salah satu alasan yang mengukuhkan kesadarannya, bahwa antar manusia saling membutuhkan, dan relasi yang dibangun mesti didasarkan pada relasi yang bersifat intersubjektif (kesalingpengertian, subjek-subjek, bukan subjek-objek), suatu pendasaran penting bagi salah satu teori besarnya mengenai “tindakan komunikatif”.
Pembelajaran penting lainnya, bahwa dari keterbatasannya ini juga, yang membuat Habermas lebih mempercayai kekuataan sebuah tulisan. Tidak mengeherankan, Habermas pun tercatat sebagai seorang pemikir yang sangat produktif dan memiliki tulisan yang diperbincangkan secara luas dalam jagat keilmuan. Adapun beberapa di antara tulisan Habermas, yakni Legitimation Crisis (1973), Knowledge and Human Interests (1971), The Structural Transformation of the Public Sphere (1989), The Theory of Communication Action (1984), Between Facts and Norms (1996) dan lainnya. Sehingga tidak mengherankan, ketika James Gordon Finlayson dalam Habermas: A Very Short Introduction (2005) menyebut bahwa pemikiran Habermas diperbincangkan dan diperdebatkan secara luas dalam filsafat, sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik hingga kajian budaya.
Bahkan, hingga usia sepuhnya, Habermas masih terlihat begitu gigih untuk berkarya, ia tetap menulis dan mengomentari isu-isu demokrasi dan peran agama dalam ruang publik. Kini, pemikir yang dilahirkan 18 Juni 1929 ini sudah menghembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 2026. Terlepas dari kelemahan-kelemahan pemikirannya, seperti meminggirkan analisis ekonomi politik dalam struktur ruang publik yang diandaikan bebas, setara dan terbuka, juga menyoal kontroversi atas posisinya terhadap konflik Israel-Palestina. Dunia keilmuan jelas patut kehilangan sosok pemikir yang sangat tekun ini, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengabdikan pada ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, warisan-warisan pemikirannya masih sangat layak dan aktual untuk kita diskusikan dan perdebatkan, termasuk sebagai bahan reflektif dan korektif atas perkembangan politik-demokrasi di Indonesia, juga menumbuhkan energi untuk mengembangkan ilmu sosial yang emansipatoris.
Legitimasi Publik dan Masyarakat Ilmiah
Politik dan demokrasi tidak hanya berbicara mengenai legalitas, tetapi juga legitimasi publik. Dengan demikian, bahwa legitimasi ini harus menjadi bagian penting dari proses politik. Legitimasi bisa terwujud, manakala dalam proses-proses kebijakan publik, bukan hanya melibatkan partisipasi publik secara luas, tetapi didasarkan pada kekuataan argumentasi, juga keterbukaan terhadap batu uji rasionalias publik. Inilah salah satu tafsiran penulis atas gagasan Habermas, yang bisa menjadi salah satu bahan refleksi dan koreksi kita atas jalannya politik demokrasi di republik ini.
Dalam hemat penulis, bila kita berkaca pada cara pandang Habermas, bahwa demokrasi hanya mungkin bisa hidup jika didasarkan pada relasi yang bebas dan setara, serta didasarkan pada intersubjektif antara warga negara dan elite politik. Itu artinya, yang diandaikan adalah adanya hubungan yang bersifat “timbal balik”. Mekanisme koreksi dan evaluasi publik adalah bagian penting guna menguatkan legitimasi atas kebijakan.
Cara pandang di atas, berimpikasi pada bahwa demokrasi tidak bisa dijalankan dengan logika elitisme, patronase dan seterusnya. Elite politik tidak bisa membuat kebijakan hanya mengandalkan rasionalitasnya sendiri dan meminggirkan rasionalitas publik. Elite politik juga tidak bisa menyebut bahwa putusan ataupun kebijakannya seolah bersifat final atau pasti yang terbaik, baik secara implisit maupun eksplisit, karena pola pikir yang demikian akan membuat elite poltik menutup diri atas kemungkinan adanya evaluasi publik. Letak legitimasi suatu kebijakan, salah satunya, justru dengan adanya keterbukaan terhadap “batu uji” dan koreksi.
Penulis membayangkan bahwa demokrasi adalah suatu “masyarakat ilmiah”, yang meletakkan penghormatan tertinggi pada kekuatan argumentasi dan akal pikiran, serta menjungjung tinggi prinsip keterbukaan. Dengan demikian, tumbuh dan menguatnya rasionalitas publik harus dimaknai sebagai pengandaian ideal dalam demokrasi, dan bukan sebagai ancaman. Setiap kebijakan yang diwacanakan dan diimplementasikan, harus melalui serangkaian proses deliberasi, juga tidak menutup diri dari kritik publik.
Ilmu Sosial yang Emansipatoris dan Tidak Bebas Nilai
Salah satu poin penting lainnya dari pemikiran Habermas, yakni bahwa ilmu tidak bebas nilai, dan bagaimana meletakkan ilmu sosial sebagai ilmu yang memiliki tujuan emansipatoris. Menurut penulis, ada beberapa implikasi dari cara pandang tersebut, pertama meningkatkan kritisisme, kreativitas dan kemampuan berpikir secara kontekstual. Hal ini karena dengan adanya pemahaman tersebut, mengaharuskan seorang pembelajar dan atau akademisi memperlakukan serangkaian teori dan pengetahuan secara kritis, dan tidak menerima begitu saja, mengingat kemunculan suatu teori atau pengetahuan bisa juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Hal ini berlaku misalnya saja ketika memerika teori-teori developmentalisme, modernisasi dan seterusnya terlebih lagi ketika diterapkan dalam bentuk berbagai kebijakan.
Selain itu, pemahaman bahwa kemunculan teori atau pengetahuan dipengaruhi oleh konteks historis akan mendorong seorang ilmuwan untuk mampu berpikir secara kreatif dan kontekstual. Pengalaman-pengalaman historis berbagai negara atau komunitas yang berbeda, yang memengaruh dinamika sosial dan seterusnya akan menantang seorang Ilmuwan untuk mencari rumusan-rumusan yang tidak terlalu terpaku pada teori-teori ataupun pengetahuan yang sebelumnya lebih dulu mapan.
Poin keduanya, mempertautkan teori dengan praksis dan menumbuhkan ilmu sosial yang sejalan dengan semangat mewujudkan keadilan sosial. Pengalaman penulis ketika berkenalan dengan Habermas kurang lebih satu dekade lalu dapat memberi energi dan spirit, bahwa kerja ilmu pengetahuan tidak terbatas pada ruang kelas; lebih dari itu, ia harus mampu menghadirkan energi dan semangat perubahan yang emansipatoris, menghadirkan kritik yang andal atas struktur yang menindas, dan terus terang saja, membaca Habermas justru meningkatkan kemewahan imajinasi penulis mengenai kerja intelektual dan ilmu pengetahuan yang bertautan langsung dengan kerangka agensi perubahan.
Akhir kata, membaca Habermas, seperti halnya saat penulis membaca Karl Marx, yang bisa memperkokoh kesadaean penulis, bahwa kerja ilmu pengetahuan adalah kerja untuk peradaban. Tidak sekedar mengejar sinta-sintaan ataupun scoupus-scoupusan. Tentu kita patut berterima kasih atas segala dedikasi salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan filsafat dan teori sosial ini. Leb wohl, Herr Professor! Ihr Vermächtnis wird für immer fortbestehen.
