jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.
Khususnya, kata legislator Dapil II PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, dampak terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik.
BACA JUGA: PJJ & WFH di Jakarta Diperpanjang Hingga 1 Februari 2026
Terlebih lagi, kata Lalu, saat ini masih ada ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.
"Oleh karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar dia melalui layanan pesan, Selasa (24/3).
BACA JUGA: Pramono Bawa Pesan Penting soal PJJ dan WFH, Simak
Diketahui, pemerintah membuka opsi PJJ seiring rencana kebijakan efisiensi energi imbas konflik di Timur Tengah (Timteng).
Lalu menekankan pentingnya dukungan memadai pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru, agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.
BACA JUGA: Apakah Senin 26 Januari Sekolah di Jakarta Masih PJJ? Ada SE Kepsek
"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," ucap Ketua DPW PKB NTB itu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut pemerintah bakal melakukan penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran per April 2026.
"Demi menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3). (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
