Presiden Filipina Ferdinand Marcos menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3) menyusul kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar dan stabilitas energi domestik akibat perang antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran yang tak kunjung reda.
Penetapan status darurat dilakukan hanya beberapa jam setelah Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan pemerintah berencana meningkatkan produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara. Langkah ini diambil untuk menekan kenaikan tarif listrik di tengah terganggunya pasokan gas global akibat perang.
Melalui kebijakan ini, Kementerian Energi diberi kewenangan untuk memberikan uang muka hingga 15 persen untuk mengamankan kontrak pasokan bahan bakar.
Pemerintah juga dapat mengambil tindakan langsung terhadap praktik penimbunan maupun spekulasi harga. Selain itu, pemerintah menyatakan status darurat ini memungkinkan koordinasi lintas lembaga untuk merespons gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik.
Kementerian Perhubungan juga diberi wewenang untuk mengatur subsidi bahan bakar transportasi umum, serta menurunkan atau bahkan membebaskan tarif tol dan biaya penerbangan. Bantuan bagi masyarakat dalam kondisi krisis juga akan dipercepat.
Filipina merupakan salah satu negara dengan biaya energi tertinggi di kawasan Asia. Mereka sangat bergantung pada impor bahan bakar untuk mengoperasikan pembangkit listriknya.
Beralih ke Batu Bara, Tambah Impor dari RINegara kepulauan berpenduduk sekitar 116 juta jiwa ini mengandalkan batu bara untuk sekitar 60 persen produksi listriknya. Menteri Energi Sharon Garin mengatakan lonjakan harga LNG (gas alam cair) memaksa Filipina untuk sementara meningkatkan penggunaan batu bara, meski bahan bakar ini dikenal lebih tinggi emisi karbonnya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan pembangkit listrik berbahan batu bara untuk mengetahui seberapa besar mereka bisa meningkatkan produksi,” ujar Garin.
Filipina juga membuka opsi untuk menambah impor batu bara dari Indonesia sebagai pemasok utama. Ia menegaskan kebijakan ini bersifat sementara dan bisa mulai diterapkan paling cepat 1 April 2026.
“Jika langkah ini berhasil dijalankan, setidaknya kami bisa menekan kenaikan tarif listrik akibat konflik di Timur Tengah. Sejauh ini belum ada pembatasan impor batu bara dari Indonesia,” kata Garin.
Sebelumnya, Presiden Marcos pada Januari lalu mengumumkan penemuan cadangan gas alam baru di dekat ladang gas Malampaya yang produksinya terus menurun. Temuan ini diharapkan dapat memperpanjang usia ladang tersebut, yang selama ini memasok sekitar 40 persen kebutuhan listrik di Pulau Luzon dan diperkirakan akan habis dalam beberapa tahun ke depan.
