Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan WFH memang dirancang untuk diberlakukan pasca-Idulfitri, meski waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.
“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, dia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.
Adapun, kebijakan ini mencuat seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap beban anggaran negara, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah yang mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Ketika harga minyak dunia menembus level di atas US$100 per barel—jauh di atas asumsi dalam APBN—tekanan terhadap fiskal menjadi semakin nyata dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
Dalam konteks ini, WFH dipandang sebagai solusi jangka pendek yang relatif mudah diterapkan untuk mengurangi konsumsi BBM tanpa harus menggelontorkan anggaran tambahan.
Baca Juga
- KSPN Kritik WFH: Tak Efektif Hemat BBM, Risiko Tekan Produktivitas
- Kadin: WFH Tak Bisa Diterapkan di Semua Sektor, Manufaktur Perlu Kajian
- Istana: Pemerintah Kaji Kebijakan WFH Sehari dalam Sepekan demi Efisiensi Energi
Dengan berkurangnya mobilitas harian pekerja, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan sektor formal, penggunaan kendaraan pribadi maupun dinas dapat ditekan secara signifikan.
Respons PengusahaAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons gagasan pemerintah untuk menerapkan WFH guna menghemat konsumsi BBM. Menurut Apindo, kebijakan itu tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.
“Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja.
Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.
“Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya.
Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional.
Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.
“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.
Negara Lain yang Telah Terapkan WFHLangkah serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara yang lebih dulu menghadapi tekanan energi akibat konflik geopolitik. Pemerintah Pakistan, misalnya, menerapkan skema kerja empat hari dalam sepekan dengan sekitar 50% pegawai bekerja dari rumah untuk menghemat konsumsi energi.
Tidak hanya itu, Thailand juga mendorong pegawai negeri untuk bekerja dari rumah sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi nasional.
Di Vietnam, pemerintah bahkan mengimbau sektor usaha untuk mengadopsi WFH guna menekan penggunaan bahan bakar di tengah lonjakan harga energi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa WFH telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang umum digunakan berbagai negara sebagai respons cepat untuk meredam konsumsi energi, khususnya BBM, dalam situasi krisis global.
