PENYIRAMAN air keras ke Andrie Yunus, aktivis KontraS, untuk alasan repubik jelas mengerikan, sekaligus menarik. Tidak hanya membahayakan fisik Andrie, penyiraman itu juga merusak cita elementer konstitusionalisme yang menjadi fondasi republik.
Kombinasi ketat kedua unsur itulah yang membuat Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menerima kekerasan atas nama apapun.
Melalui serangkaian kalimat yang diucapkan beliau dalam diskusi dengan beberapa ilmuan politik, ekonom dan Jurnalis di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, 18 Maret 2026 malam, Presiden menyatakan sikapnya.
"Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut," ucap Presiden Prabowo saat merespons pertanyaan Najwa Sihab, seorang jurnalis, pada pertemuan itu.
Penegakan hukum, Presiden menekankan lebih lanjut, tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Menurut Presiden, penegakan hukum harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu, termasuk siapa yang menyuruh dan siapa yang membayar (Kompas tv, 19/3/2026).
Merusak KemanusiaanTidak ada kebebasan berbicara atau berekspresi yang tidak memiliki batas. Namun, kekerasan juga tidak memiliki tempat, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, dalam lintasan gagasan konstitusionalisme.
Kekerasan dan pelanggaran yang dapat mengancam kemanusiaan secara sengaja oleh aparatur negara, untuk alasan apapun adalah kriminal. Bahkan dengan menggunakan dalil untuk mengamankan, mengoreksi atau mendiamkan.
Baca juga: Banalitas Intelijen di Wajah Aktivis
Sekali lagi, kekerasan menyerang fisik orang, apalagi membahayakan nyawa orang, dalam sifat alamiahnya, buruk seburuk-buruknya. Apapun alasan dan motif di balik tindakan kekerasan itu, tindakan jenis ini tidak memiliki nilai kebaikan apapun.
Mengapa? Tindakan itu, dalam sifat alamiahnya, menyangkal seluruh hakikat alamiah kemanusiaan.
Kemanusiaan adalah induk dari seluruh infrastruktur republik dan konstitusi. Begitulah yang disodorkan sejarah gagasan republik dan konstitusionalisme, dua gagasan yang saling berkonstribusi itu, di sepanjang rute kemunculan, pertumbuhan dan konsolidasinya secara strukural.
Demi keagungan kemanusiaan itulah, konsep republik dan konstitusionalisme memperoleh justifikasi filosofis, untuk tidak mengatakan justifikasi epistemologis.
Nilai-nilai kemanusiaan hanya dapat tumbuh dan memiliki pijakan untuk tetap anggun hanya bila komunitas itu diorganisasikan dalam bentuk republik.
Dan republik tidak mungkin eksis, menurut Cicero, “bila tidak ada penghargaan yang pantas terhadap hukum yang pantas”.
Menariknya, sejarah juga menyodorkan detail patahan seringkali sangat fundamental dalam mengkaji gagasan republik dan konstitusionalisme.
Seluruh detail patahan kedua gagasan itu; republik dan konstitusionalisme (untuk tidak mengatakan demokrasi), terkristal dalam satu hal; pilihan nilai dan sikap pemimpin mendefenisikan negara dalam seluruh aspeknya.
Di titik inilah, semuanya menjadi masalah yang kerumitannya lebih dari yang dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang, siapapun mereka.
Yunani dan Romawi klasik, misalnya, menghadirkan beberapa jenis pemimpin, yang satu dan lainnya berbeda dalam mendefenisikan kekuasaan negara.
Inggris klasik dan Amerika sejak berbentuk serikat, juga menyediakan cerita pemimpin yang begitu menantang.
Solon, Draco dan Lycurgus, beberapa di antaranya yang hebat, karena dari merekalah republik atau demokrasi, dengan hukum-hukum yang senafas dengannya, lahir dan tumbuh secara anggun.
Dari kepemimpinan merekalah republik dan demokrasi memiliki ruang tanpa batas, untuk terus tumbuh dengan hukum sebagai pilar intinya.
Lycurgus, misalnya, ilmuwan modern berhutang banyak setiap kali mereka membicarakan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Baca juga: Teror Air Keras Salemba, Ujian Akhir Reformasi
Apa yang ilmuwan modern sifatkan dengan chek’s and balance’s, untuk hubungan fungsional antara ketiga organ – eksekutif, legislatif dan yudikatif - itu adalah karyanya.
