JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Edi Oloan Pasaribu mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan memiliki dampak domino yang luas, karena akan mengurangi mobilitas ASN dan pekerja swasta.
Dia menilai, WFH akan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi kelas menengah ke bawah yang bergantung pada pergerakan pekerja.
Edi menyoroti nasib pelaku UMKM, jasa transportasi seperti ojek online (ojol), hingga pedagang kecil di sekitar area perkantoran yang berpotensi kehilangan penghasilan jika mobilitas warga terbatas.
"Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya," ujar Edi, dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: WFH hingga Efisiensi BBM Pertahanan, Strategi Pemerintah Hadapi Tekanan Energi Global
Edi berharap, pemerintah mempertimbangkan aspek keberlangsungan ekonomi rakyat kecil tersebut sebelum mematangkan desain kebijakan WFH.
Selain itu, Edi menilai, WFH hanya efektif sebagai solusi jangka pendek dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, meskipun langkah ini cukup efektif merespons fluktuasi harga minyak dunia dengan mengurangi mobilitas, pemerintah tidak bisa menjadikannya sebagai solusi permanen atau jangka panjang.
"WFH dalam satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta dalam konteks penghematan BBM karena harga minyak dunia saya rasa cukup efektif, tapi solusi itu hanya bisa efektif untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang," ujar dia.
Edi menekankan betapa pentingnya pemerintah untuk membuat proyeksi dan kebijakan yang holistik.
Dia menyoroti bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menjalankan skema WFH.
Baca juga: WFH Sehari Sepekan Dikaji, Akademisi dan DPR Minta Pemerintah Hati-hati
Oleh karena itu, Edi meminta pemerintah memastikan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kinerja, baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta.
"Pemerintah harus mampu memproyeksi dan membuat kebijakan yang holistik, karena tidak semua sektor bisa WFH. Jangan sampai WFH ini memengaruhi produktivitas kinerja," ucap Edi.
Edi juga meminta pemerintah mengkalkulasi kebijakan ini dengan cermat, hati-hati, serta tetap adaptif terhadap dinamika isu politik dunia yang kerap memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
WFH cuma untuk sektor tertentuPemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
