Lebaran 2026 diprediksi akan mencatat rekor baru. Kadin memproyeksikan perputaran uang menembus angka Rp161,8 triliun. Angka ini naik hampir 10% dibanding tahun lalu, meski jumlah pemudik justru diprediksi turun 1,7%. Secara makro, ini terdengar seperti prestasi. Namun, jika kita bedah lebih dalam, angka ratusan triliun ini hanyalah sebuah anomali yang menyedihkan.
Ibarat sebuah mobil, ekonomi Lebaran kita adalah mobil yang sedang melakukan burnout: mesin meraung kencang, asap mengepul hebat, ban terbakar panas (inflasi), dan bensin tersedot habis (tabungan masyarakat), tapi mobilnya tetap diam di tempat. Kita tidak sedang bergerak menuju pertumbuhan ekonomi jangka panjang; kita hanya sedang merayakan pemborosan kolektif.
Paradoks Perputaran Uang
Anomali data 2026—di mana orangnya berkurang tapi uang yang keluar makin besar adalah sinyal bahaya. Ini bukan tanda rakyat makin makmur, melainkan tanda biaya hidup yang melambung tinggi. Masyarakat dipaksa merogoh kocek lebih dalam untuk ritual tahunan yang sama.
Masalahnya, uang Rp161 triliun ini mayoritas berputar di "arena konsumsi" yang sifatnya sekali habis. Uang dari kota dibawa ke desa, lalu mengalir deras ke maskapai, distributor BBM, dan korporasi ritel besar melalui belanja baju dan makanan. Begitu arus mudik balik selesai, masyarakat kota—yang merupakan motor penggerak ekonomi—kembali dengan kantong kering. Uang mereka sudah "tertinggal" di aspal jalan tol dan meja makan di kampung halaman.
Pinjol: "Pahlawan Palsu" di Bulan Syawal
Di sinilah tragedi dimulai. Ketika daya beli anjlok pasca-Lebaran sementara harga kebutuhan pokok di kota tidak kunjung turun, muncul "kekosongan likuiditas". Di celah sempit itulah Pinjol hadir sebagai pahlawan palsu.
Data OJK per November 2025 menunjukkan outstanding pinjaman sudah menyentuh Rp94,85 triliun. Angka ini diprediksi akan meledak di bulan Syawal. Pinjol, baik yang berbasis peer-to-peer lending maupun financing, telah difasilitasi negara sebagai instrumen inklusi keuangan. Namun, tanpa kendali, ia berubah menjadi alat "gali lubang tutup lubang" yang toksik.
Banyak yang terjebak dalam moral hazard. Dana pinjaman yang seharusnya menjadi modal produktif, justru seringkali dialokasikan untuk menutup defisit konsumsi Lebaran atau—lebih parah lagi—terjerembab ke lubang judi online (Judol). Ini adalah lingkaran setan: kita membiayai gaya hidup Lebaran dengan hutang, lalu membayar hutang tersebut dengan produktivitas bulan-bulan berikutnya yang sudah tergerus bunga.
Gugatan untuk Sistem: Beyond Edukasi
Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan rakyat dengan dalih "kurang literasi keuangan". Edukasi memang penting, tapi sistem kita memang "lapar" akan konsumsi. Negara terlalu asyik memfasilitasi akses pinjaman (yang cair dalam 5 menit), namun gagap dalam memitigasi risiko penggunaannya.
Intervensi harga ( price ceiling) bukan solusi jangka panjang karena hanya akan mendistorsi pasar dan mengusir investasi. Yang kita butuhkan adalah rekayasa sosial agar uang Rp161 triliun itu tidak hanya "ngebul" di knalpot konsumsi.
Lembaga sosial seperti Masjid dan organisasi ekonomi syariah harus mulai berani bertransformasi. Jangan biarkan dana Ziswaf hanya jadi bantuan karitatif yang habis dalam sekali makan. Kita butuh sistem "Dana Talangan Syawal" atau pendampingan investasi produktif di tingkat akar rumput untuk memutus rantai ketergantungan pada Pinjol.
Jika kita terus membiarkan mobil ekonomi ini burnout setiap tahun, jangan kaget jika suatu saat mesinnya jebol sebelum kita sampai ke tujuan "Indonesia Emas". Sudah saatnya kita berhenti merayakan angka perputaran uang yang semu dan mulai menuntut sistem yang lebih waras.
