Jalan menuju Pemilihan Presiden 2029 sebenarnya masih relatif panjang. Namun, pergerakan politik menjelang kontestasi nasional itu sudah mulai riuh digaungkan oleh sejumlah partai politik dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, rentang waktu yang panjang ini bisa menjadi ujian bagi Prabowo Subianto untuk melanjutkan ke periode kedua, atau justru membuka ruang bagi munculnya tokoh baru yang siap bertarung pada 2029.
Sejumlah partai beramai-ramai menyatakan dukungan kepada Prabowo, terutama partai-partai yang saat ini berada dalam koalisi pemerintahannya. Bahkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, yang pada Pilpres 2024 sempat berseberangan dengan Prabowo dengan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, kini secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk Pilpres 2029.
Sejarah memperlihatkan, bukan tidak mungkin muncul kejutan seperti SBY atau Jokowi. Waktu menuju 2029 masih sekitar tiga setengah tahun, sangat terbuka bagi munculnya figur baru.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, berpandangan, dalam logika politik, partai-partai sejatinya mengunggulkan ketua umum masing-masing untuk maju dalam kontestasi nasional. Namun, sikap memberikan dukungan kepada Prabowo dapat dipahami sebagai pilihan yang realistis.
Menurut Yunarto, jika diuji dalam kondisi saat ini, elektabilitas Prabowo masih tergolong tinggi, seiring dengan tingkat kepuasan publik yang juga relatif kuat berdasarkan sejumlah survei. Di sisi lain, belum banyak nama pesaing yang benar-benar mengemuka.
Dominasi kekuasaan Prabowo saat ini juga membuat ruang bagi tokoh lain menjadi terbatas. Menurut Yunarto, ketika hampir semua partai berada di dalam lingkar kekuasaan Prabowo, akan semakin sulit bagi para ketua umum partai untuk tampil sebagai alternatif. Sebab, kinerja pemerintahan, sebaik apa pun, pada akhirnya akan lebih banyak dikreditkan kepada presiden, bukan kepada para pemimpin partai.
”Tidak akan ada yang berani untuk bicara nama lain, kecuali memang partai itu tidak berasal dari koalisi Prabowo-Gibran. Ini fenomena yang biasa terjadi ketika inkumben masih bisa maju kembali, apalagi ini belum sampai satu setengah tahun. Masih fase bulan madu,” kata Yunarto dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast ”Gercep” di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, yang tayang pada Selasa (24/3/2026).
Yunarto mencontohkan situasi serupa pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, hampir semua partai menunjukkan loyalitas tinggi karena masa kekuasaan presiden masih panjang dan peluang untuk maju kembali masih terbuka.
Oleh karena itu, menurut Yunarto, manuver politik partai baru akan terlihat lebih jelas memasuki periode kedua pemerintahan. Fenomena ini kerap disebut sebagai lame duck, ketika loyalitas mulai bergeser seiring dengan mendekatnya akhir masa kekuasaan.
”Pada akhirnya, partai ini, kan, tetap ingin berkuasa kembali. Bagus-bagus dapet bonus kalau ketumnya bisa maju. Tetapi kalau enggak, minimal jadi menteri lagi. Tergantung dari bagaimana elektabilitas dan kepuasan publik terhadap Prabowo menjelang, paling tidak, kita bisa uji satu tahun setengah sebelum Pemilu 2029,” ungkap Yunarto.
Namun, meski elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo tergolong tinggi, tetap ada kerentanan di dalamnya. Secara kuantitatif, angka tersebut memang impresif. Sejumlah survei, seperti yang dirilis Indikator Politik Indonesia, menunjukkan tingkat kepuasan publik berada di kisaran 79 persen.
Namun, angka itu perlu dibaca lebih dalam. Tingkat kepuasan tersebut merupakan gabungan antara responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Dalam logika politik elektoral, seorang petahana bisa dikatakan memiliki basis yang solid jika porsi sangat puas lebih dominan dibandingkan cukup puas.
Dalam kasus Prabowo, komposisinya justru sebaliknya. Dari sekitar 79 persen tingkat kepuasan itu, sekitar 63-65 persen responden menyatakan cukup puas, sementara yang sangat puas berada di kisaran 13 persen. Padahal, dalam spektrum pilihan, dari sangat puas, cukup puas, kurang puas, hingga tidak puas sama sekali, kelompok cukup puas dinilai paling mudah bergeser.
”Artinya apa? Masyarakat kita sangat fragile dalam menentukan pilihan. Kalau ada guncangan, baik politik maupun ekonomi, sangat mudah itu bergeser,” ujar Yunarto.
Jika diuji lebih jauh, capaian kuantitatif tersebut tidak selalu linear dengan percakapan di ruang publik, termasuk di media sosial ataupun dalam keseharian masyarakat. Sejumlah isu, terutama terkait kondisi ekonomi, masih memunculkan keraguan.
Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak, menjadi variabel sensitif. Di dalam negeri, sejumlah program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, juga dinilai masih menyimpan tantangan dalam implementasinya.
”Artinya, buat Pak Prabowo, kepuasan publik yang tinggi ini menghadapi tantangan di depan mata yang tidak sedikit dan sangat berpotensi berfluktuasi. Kalau seorang inkumben tidak bisa mempertahankan kepuasan publik di atas 70 persen, sangat mungkin dikalahkan jika muncul calon alternatif,” kata Yunarto.
Hal yang menarik, dari setiap pernyataan dukungan partai-partai koalisi pemerintahan Prabowo, tidak ada satu pun yang secara eksplisit memunculkan nama Gibran Rakabuming untuk kembali dipasangkan pada Pilpres 2029.
Bagi Yunarto, kondisi ini tidak lepas dari posisi Gibran yang dinilai belum ditopang oleh kekuatan politik formal yang besar atau setidaknya setara dengan partai-partai utama. Dalam situasi tersebut, ruang tawar Gibran untuk kembali menjadi calon wakil presiden pun terbatas.
Yunarto juga melihat, sosok Gibran tidak bisa disamakan dengan Joko Widodo. Menurut dia, Jokowi berhasil membangun portofolio politik sekaligus personal branding yang kuat hingga melahirkan basis pemilih yang loyal. Sementara itu, proses politik Gibran dinilai belum melalui tahapan panjang yang mampu membentuk basis dukungan serupa.
Selain itu, langkah Gibran menuju kursi wakil presiden juga tidak lepas dari kontroversi yang dinilai ”instan”, mulai dari perubahan aturan hingga persepsi publik terkait proses pencalonannya. ”Saya belum melihat kekuatan personal branding yang dibangun oleh Gibran itu sifatnya otentik, seperti dulu ayahnya. Ditambah lagi, Jokowi di belakangnya ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara Gibran, Partai Solidaritas Indonesia belum menjadi partai besar, dan Gibran pun bukan ketua umumnya,” tutur Yunarto.
Dalam konteks itu, Yunarto justru melihat kemungkinan lain yang lebih menarik, yakni peluang Partai Gerindra mengusung pasangan dari internal mereka sendiri jika kekuatan elektoral partai tersebut semakin dominan. Menurut dia, jika Partai Gerindra mampu meraih suara di atas 30 persen, bukan tidak mungkin partai tersebut cukup percaya diri untuk mengusung dua kader sekaligus dalam satu paket pencalonan.
”Kalau Gerindra benar-benar besar dan diuntungkan dari program populis seperti MBG atau Koperasi Merah Putih, peluang untuk mengusung kader sendiri akan terbuka,” kata Yunarto.
Sejumlah nama pun mengemuka dari lingkar dalam Gerindra. Di antaranya Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Menariknya, keduanya memiliki basis geografis di luar Pulau Jawa, yang dalam banyak kasus justru menjadi faktor pelengkap dalam strategi elektoral nasional. Yunarto menilai, variabel ini kerap menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pasangan calon.
”Pertanyaannya kemudian, apakah kombinasi latar belakang itu menarik, misalnya militer dengan militer, atau militer dengan sipil. Dan, kalau yang dimajukan sipil, apakah dukungan dari kalangan militer akan sekuat jika berasal dari sesama latar belakang?” ujar Yunarto.
Di luar itu, sejumlah nama lain juga dinilai memiliki potensi bersaing. Berdasarkan sejumlah survei, nama Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan kerap muncul dengan tingkat elektabilitas yang kompetitif.
Yunarto menilai, peluang Anies masih ditopang oleh basis suara Pilpres 2024. Namun, kekuatannya sangat bergantung pada dinamika kepuasan publik terhadap Prabowo. Jika kepuasan menurun, Anies berpotensi menguat. Sebaliknya, jika tetap tinggi, posisi Anies menjadi lebih rentan.
Sementara itu, Dedi dinilai memiliki kekuatan dari basis kedaerahan di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar. Namun, ketergantungan pada basis tersebut juga menjadi titik rawan jika tidak mampu menembus dukungan nasional yang lebih luas.
Selain nama-nama tersebut, Yunarto menekankan bahwa sejarah kerap menghadirkan tokoh alternatif yang tidak terduga. Ia menyinggung kemunculan Yudhoyono hingga Jokowi yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan.
”Sejarah memperlihatkan, bukan tidak mungkin muncul kejutan seperti SBY atau Jokowi. Waktu menuju 2029 masih sekitar tiga setengah tahun, sangat terbuka bagi munculnya figur baru,” ucapnya.
Di luar itu, figur dari PDI-P juga berpotensi masuk dalam bursa. Beberapa nama yang kerap disebut, antara lain, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Ganjar Pranowo.
Namun, menurut Yunarto, figur tersebut masing-masing memiliki keterbatasan, mulai dari posisi politik di internal partai hingga persepsi kedekatan dengan pemerintah. Oleh karena itu, peluang mereka, jika masuk dalam kontestasi 2029, dinilai lebih realistis untuk posisi calon wakil presiden. ”Kalaupun ada di panggung 2029, lebih ke nomor dua,” kata Yunarto.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, sejumlah analis politik juga memiliki pandangan yang kurang lebih senada. Bagi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, misalnya, peluang Prabowo untuk kembali maju kian menebal. Status sebagai presiden aktif memperkuat posisi tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai ”mercusuar” politik yang sulit ditandingi.
”Partai-partai koalisi sudah mulai tegak lurus dengan Prabowo untuk maju kedua kalinya. Itu yang menebalkan dorongan agar Prabowo maju lagi,” ujarnya.
Dalam lanskap demokrasi langsung, petahana hampir selalu berada di posisi unggul. Elektabilitas yang tinggi, ditambah tingkat kepuasan publik yang relatif kuat, membuat peta persaingan menjadi timpang sejak awal. Bahkan, ketika sejumlah kebijakan menuai kritik, dampaknya belum cukup signifikan untuk menggeser persepsi publik secara luas.
”Kalau baca survei, elektabilitas Prabowo tinggi. Tidak ada penantang yang benar-benar kuat karena satu-satunya mercusuar itu presiden petahana,” kata Adi.
Situasi itu membuat skenario Prabowo tidak maju kembali menjadi sulit dinalar. Bukan karena tidak mungkin, melainkan karena tidak memiliki dasar kalkulasi politik yang kuat. ”Kalau Prabowo tidak maju, itu rumit. Tidak ada rumusnya. Itu pengandaian yang sangat utopis, bahkan bisa disebut halusinasi tingkat tinggi,” ucap Adi.
Jikapun ada faktor yang bisa menghambat, itu justru datang dari dalam diri Prabowo sendiri. Keputusan untuk maju atau tidak sepenuhnya berada di tangan presiden, bukan pada tekanan eksternal.
Di luar itu, peta penantang yang realistis dinilai belum banyak berubah. PDI-P tetap menjadi kekuatan politik utama di luar pemerintahan, dengan tradisi konsisten mengusung calon presiden di setiap pemilu. Pada saat yang sama, nama Anies masih memiliki basis elektoral yang tersisa dari kontestasi sebelumnya.
”Kalau penantangnya yang realistis, hanya PDI-P dan Anies. PDI-P itu partai petarung, setiap pemilu selalu mengusung calon,” ujar Adi.
Ia berpandangan, dalam menghadapi petahana yang kuat, pencalonan tidak selalu semata soal kemenangan jangka pendek. Ada dimensi investasi politik yang bekerja dalam jangka panjang. ”Yang maju di 2029 itu sebenarnya juga kampanye untuk pemilu setelahnya. Itu investasi politik,” ucap Adi.
Logika ini menjelaskan mengapa nama seperti Anies tetap relevan. Meski peluang menang sangat ditentukan oleh naik-turunnya kepuasan publik terhadap Prabowo, kehadiran dalam kontestasi tetap penting untuk menjaga ingatan pemilih.
”Kalau Anies maju lagi di 2029, maka pasca-2029 orang masih akan ingat. Otak pemilih terinjeksi selama 10 tahun,” ujar Adi.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, berpendapat, kemunculan kandidat lain di Pilpres 2029 tetap memiliki arti penting meski tidak selalu berorientasi pada kemenangan langsung. Ada fungsi penjajakan yang bekerja, menguji kekuatan sekaligus membangun basis untuk kontestasi berikutnya.
”Anggap saja sebagai test the water. Seperti Prabowo yang maju berkali-kali sebelum akhirnya terpilih,” ujar Lili.
Dengan waktu yang masih tersisa lebih dari tiga tahun, kontestasi 2029 masih jauh dari kata final. Namun, arah awalnya sudah mulai terbaca, petahana menguat, sementara penantang menunggu celah, atau menyiapkan diri untuk pertarungan yang lebih panjang.
