Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mendapatkan arahan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo, kata dia, meminta agar BGN meningkatkan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kualitas program MBG.
"Pesan khusus Presiden di Hari Raya Idul Fitri agar BGN meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG. SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas," kata Dadan dalam keterangannya, Rabu, 25 Maret 2026.
Sebagai tindak lanjut pesan tersebut, BGN langsung membentuk satuan khusus yang bertugas memantau pelaksanaan sertifikasi di seluruh SPPG.
Pada tahap awal, fokus pengawasan mencakup tiga sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), yang menjadi fondasi utama dalam menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas makanan yang disajikan.
"Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi, akan meningkat ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik koki, penjamah makanan, dan analisis lingkungan," ucap Dadan.
Selain itu, Dadan juga mengemukakan pentingnya kelengkapan sertifikasi yang menjadi acuan dalam penentuan klasifikasi atau gradasi SPPG. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan standar mutu yang terukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Sambil menunggu terbentuknya lembaga/institusi akreditasi SPPG secara nasional, BGN akan membentuk tim klasifikasi SPPG internal yang bertugas menilai dan mempersiapkan sistem akreditasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi di masa mendatang.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya strategis BGN dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal, aman, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
"Sebelum lembaga/institusi akreditasi SPPG terbentuk, BGN akan membentuk secara khusus tim klasifikasi SPPG internal sekaligus mempersiapkan secara sistematis menghadapi lembaga/institusi akreditasi eksternal," katanya. (Ant)
