EtIndonesia. Dinamika politik dan militer di Iran terus mengalami guncangan serius sejak pecahnya konflik terbuka dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Dalam perkembangan terbaru, Iran resmi menunjuk mantan komandan Garda Revolusi Islam (IRGC), Baqher Zolghadr, sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang baru, menggantikan Ali Larijani yang dilaporkan tewas dalam serangan militer terbaru.
Tokoh Garis Keras Ambil Alih Posisi Strategis
Penunjukan Zolghadr menandai pergeseran penting dalam struktur kekuasaan Iran. Sebagai mantan pejabat tinggi IRGC dengan pangkat brigadir jenderal, Zolghadr dikenal sebagai figur dari faksi garis keras yang mengedepankan pendekatan militer dalam menghadapi konflik.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai pemimpin Dewan Penentu Kepentingan Iran dan pernah menjadi sosok nomor dua di Garda Revolusi selama bertahun-tahun.
Namun, menurut laporan Reuters, meskipun telah menduduki posisi strategis tersebut, Zolghadr dinilai tidak memiliki kapasitas politik yang setara dengan Larijani. Selama ini, Larijani dikenal sebagai “broker kekuasaan” yang mampu menjembatani berbagai faksi dalam sistem politik Iran. Sebaliknya, Zolghadr lebih dikenal sebagai eksekutor militer ketimbang mediator politik.
Serangan Berlanjut, Elit Militer Iran Terpukul
Situasi keamanan Iran semakin memburuk pada 24 Maret 2026, ketika laporan menyebutkan bahwa Jenderal Hamid Mirzadi, komandan Divisi Rudal Zolfaghar ke-19 di wilayah barat laut Iran, tewas bersama keluarganya dalam serangan udara Amerika Serikat.
Serangan ini menjadi bagian dari rangkaian operasi militer yang terus berlangsung sejak akhir Februari. Banyak analis menilai bahwa serangan yang menyasar tokoh-tokoh kunci ini bertujuan untuk melemahkan struktur komando Iran secara sistematis.
Isolasi Diplomatik Semakin Dalam
Di tengah tekanan militer, Iran juga menghadapi isolasi diplomatik yang semakin tajam. Pada 24 Maret 2026, pemerintah Lebanon secara resmi menyatakan duta besar Iran, Mohammad Reza Shibani, sebagai persona non grata dan memerintahkannya meninggalkan negara tersebut sebelum hari Minggu.
Langkah ini menambah daftar negara Arab yang mengusir diplomat Iran dalam waktu satu pekan terakhir. Sebelumnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar telah mengambil langkah serupa. Dengan demikian, total empat negara Arab telah memutuskan hubungan diplomatik terbatas dengan Teheran dalam waktu singkat.
Potensi Perluasan Perang di Timur Tengah
Menurut laporan The Wall Street Journal, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab saat ini tengah mempertimbangkan untuk bergabung dalam operasi militer melawan Iran. Sementara itu, Qatar dan Bahrain juga disebut-sebut berpotensi mengikuti langkah tersebut.
Arab Saudi bahkan telah memberikan akses kepada militer Amerika Serikat untuk menggunakan Pangkalan Udara Raja Fahd sebagai titik peluncuran operasi terhadap Iran.
Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik dapat berkembang menjadi perang regional yang lebih luas di kawasan Teluk.
Tekanan Barat dan Seruan Negosiasi
Dari Eropa, Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen pada 24 Maret 2026 menegaskan bahwa Iran harus segera menghentikan tindakan provokatifnya. Dia menyerukan agar semua pihak kembali ke meja perundingan guna meredakan ketegangan.
Di Washington, Presiden Donald Trump pada hari Senin (23 Maret 2026) menyatakan bahwa pemerintahannya sedang menjalin komunikasi dengan seorang tokoh tinggi Iran yang tidak diungkapkan identitasnya. Dia juga memperpanjang penundaan serangan terhadap fasilitas energi Iran selama lima hari sebagai bagian dari manuver diplomatik.
Trump bahkan menunda rencana kunjungannya ke Beijing untuk fokus menangani perkembangan konflik ini, serta mendesak Tiongkok dan negara-negara lain untuk membantu membuka kembali jalur vital perdagangan global di Selat Hormuz.
Sikap Tiongkok Berubah: Desak Iran Berunding
Perubahan sikap yang cukup mencolok datang dari Tiongkok. Pada 24 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi secara terbuka mendesak Iran untuk segera membuka dialog dengan Amerika Serikat.
Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, Wang Yi menekankan bahwa konflik seharusnya diselesaikan melalui negosiasi, bukan kekuatan militer.
Menurut laporan Asia Business News, sikap ini mencerminkan kekhawatiran Beijing terhadap potensi kerugian investasi besar mereka di Iran jika konflik terus berlanjut.
Namun, di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf sebelumnya menegaskan bahwa Iran tidak sedang bernegosiasi dan menuduh Washington mencoba memanipulasi pasar global, terutama sektor energi.
Strategi AS: Melemahkan Struktur Kekuasaan Iran
Sejumlah analis menilai bahwa Amerika Serikat kini mulai mengubah pendekatan strategisnya. Alih-alih berkomunikasi dengan kepemimpinan resmi Iran, Washington diduga menjalin kontak dengan tokoh alternatif yang dianggap lebih berpengaruh.
Langkah ini dinilai bertujuan untuk:
- Melemahkan legitimasi kepemimpinan Iran saat ini
- Memicu perpecahan internal
- Sekaligus mengurangi pengaruh Tiongkok di belakang Teheran
Iran dalam Tekanan Multi-Arah
Dengan tekanan militer yang terus meningkat, isolasi diplomatik yang meluas, serta manuver politik global yang semakin kompleks, Iran kini berada dalam posisi yang sangat sulit.
Sejumlah pengamat menilai bahwa opsi Teheran semakin terbatas. Kombinasi tekanan militer dan strategi politik yang diterapkan Amerika Serikat dan sekutunya membuat Iran menghadapi dilema besar: bertahan dengan risiko kehancuran lebih lanjut, atau membuka ruang kompromi di tengah tekanan internasional yang terus meningkat.
