Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana terus dipercepat, meski sejumlah daerah masih berada dalam fase transisi darurat menuju pemulihan.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
"Jadi tiga provinsi yang tadi direncanakan, semuanya itu sudah masuk tahap transisi darurat ke pemulihan. Nah ini nanti berakhirnya mudah-mudahan di tanggal 30 Maret 2026, sehingga per 1 Maret... 1 April 2026, itu masuk ke rehabilitasi rekonstruksi. Nah dalam ilmu kebencanaan, rehabilitasi rekonstruksi itu dimulai dengan pembangunan hunian tetap," kata Suharyanto.
"Tetapi karena tadi disampaikan Bapak Kasatgas bahwa masyarakat ini sudah sangat ingin segera dibangunkan huntap, makanya walaupun masih tahap transisi belum masuk rehabilitasi rekonstruksi kita sudah membangunkan hunian tetap. Tetapi kalau dalam ilmu kebencanaan seharusnya di tanggal 1 April itulah ketika rehabilitasi rekonstruksi mulai dibangunkan hunian tetap," tambahnya.
Ia menjelaskan, secara teori pembangunan huntap dilakukan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, karena kebutuhan mendesak masyarakat, pembangunan telah dimulai lebih awal.
"Sehingga di BNPB sendiri, anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ini baru sampai tahap stimulan rumah rusak ringan dan rusak sedang. Tetapi sekali lagi rusak berat ini pun sudah kita mulai bangun. Kemudian kami juga menanggapi atau menyampaikan penjelasan terkait dengan dana huntap yang tadi disampaikan Bapak Kasatgas, ini betul sekali ya rekan-rekan media sekalian. Memang ini data ini masih terus kita lengkapi yang nanti akan divalidasi atau disempurnakan oleh BPS," ungkapnya.
Secara keseluruhan, Suharyanto menjelaskan, pemerintah mencatat sekitar 36.000 unit huntap tengah dibangun melalui kolaborasi BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Memang dalam pembangunan huntap sudah ada beberapa data yang kami peroleh, mohon ditayangkan mungkin di slide, ya itu sekitar 36.000 huntap. Itu yang bangun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasatgas tadi oleh BNPB, oleh Kementerian PKP. Nah oleh BNPB ada dua skema, kalau memang masyarakat itu mau membangun sendiri dengan nilai indeks Rp 60 juta itu dibagi dua uangnya, Rp 30 juta akan diberikan awal," kata Suharyanto.
Suharyanto mengatakan, BNPB memastikan hunian tetap yang sudah dibangun layak huni.
"Tentu saja nanti BNPB akan memberikan petunjuk teknis sehingga rumah yang dibangun ini adalah rumah yang layak yang bisa tahan atau digunakan oleh para penyintas dengan kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa batasan yang kami sampaikan, contoh misalnya yang paling mudah adalah penggunaan besi, misal itu harus menggunakan besi beton jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan daripada masyarakat yang terdampak bencana," ujar dia.
Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan adanya perbedaan nilai pembangunan antara huntap yang dibangun oleh BNPB dan Kementerian PKP, terutama terkait lokasi relokasi dan kondisi sosial masyarakat.
"Kemudian terdapat perbedaan indeks antara yang dibangunkan oleh BNPB baik oleh BNPB sendiri maupun oleh masyarakat perorangan dengan indeks Rp 60 juta dengan yang dibangun oleh Kementerian PKP ataupun dari yayasan misalnya Budha Suci, itu berbeda nilainya. Ini mohon rekan-rekan media tidak mempermasalahkan terlalu berlebihan karena tentu saja untuk masyarakat yang dipindah dari lingkungannya, dari kampungnya ke relokasi terpusat di satu titik itu tentu saja dari segi apa... mentalnya berbeda apabila mereka tetap dibangunkan di kampungnya, di titik itu. Dan ini juga berlaku di seluruh daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia."
"Contoh misalnya ketika membangun rumah huntap pasca gempa Cianjur, rumah yang dibangunkan oleh Kementerian PU ya waktu itu masih PU dengan yang dibangun insitu oleh BNPB tentu saja dari segi harga lebih mahal atau lebih baik daripada yang dibangunkan oleh Kementerian PKP atau Kementerian PUPR," terang dia.
Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan, pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada masyarakat terdampak dalam menentukan skema hunian tetap yang diinginkan, baik relokasi terpusat maupun pembangunan di lokasi semula.
"Dan ini juga sama nanti di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumbar. Jadi masyarakat diberikan pilihan kalau mereka memang ingin merumah... mendapatkan rumah yang lebih baik terpusat ya itu silakan mendaftar ke kabupaten dan nanti kabupaten akan menyalurkannya di tempat-tempat huntap yang dibangun oleh Kementerian PKP. Tetapi kalau mereka ingin tetap di kampungnya dan punya tanah dan tanah yang ditunjuk itu aman dari segi bencana, bencana banjir ya bukan daerah merah, ya itu kalau main BBN BNPB yang akan membangun kita bangunkan, tetapi kalau mereka ingin bangun sendiri itu juga boleh," imbuh Suharyanto.
Sebagai contoh, BNPB telah membangun huntap dengan skema insitu di Bireuen, Aceh, yang kini telah ditempati warga.
"Terakhir mungkin ini salah satu contoh huntap insitu yang dibangun BNPB dengan indeks 60 juta, ini sudah kita bangun di Bireuen. Di Bireuen ya, nanti pembangunannya bisa menggunakan BNPB dari pusat bisa juga lewat kontraktor lokal. Nah ini yang dibangun lewat kontraktor lokal dari Bireuen, seperti ini bangunannya 60 juta jadi rekan-rekan media bisa melihat bahwa dengan dana 60 juta itu bisa membangun rumah yang cukup layak bagi masyarakat terdampak. Nah itu rumahnya rekan-rekan media sekalian ini sudah... kondisi sekarang ini sudah ditempati oleh masyarakat yang berhak," terang dia.
Ia menambahkan, masyarakat yang memiliki kemampuan tambahan juga diperbolehkan meningkatkan kualitas hunian dengan dukungan dana dari keluarga maupun pemerintah daerah.
"Jadi itu bagi masyarakat yang betul-betul menyerahkan semuanya kepada pemerintah, yang miskin, yang tidak punya lagi anggaran tambahan. Tetapi seperti yang disampaikan Bapak Kasatgas kalau masyarakatnya ingin menambah sendiri ya mungkin dari keluarganya atau dari pemerintah daerah, dari Pak Gubernur, Pak Bupati ingin menambahkan dana itu boleh saja sehingga nanti masyarakat terdampak ini mendapat huntap yang lebih baik," tandasnya.
