Belajar dari India: Sistem MBG yang Efisien dan Efektif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia merupakan salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam sejarah pembangunan nasional. Dengan anggaran sekitar Rp335 triliun per tahun, program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima, mulai dari siswa sekolah hingga balita dan ibu hamil.

Tujuan kebijakan ini tentu sangat mulia: memperbaiki kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, serta mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini dapat menjadi investasi strategis bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun sebagaimana kebijakan publik berskala besar lainnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh desain kebijakan dan tata kelola implementasinya.

Dalam konteks ini, pengalaman negara lain dapat menjadi cermin yang berharga. Salah satu contoh menarik adalah India, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang telah menjalankan program makan sekolah selama lebih dari tiga dekade.

Secara global, program ini merupakan salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Namun yang menarik, skala program tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan negara.

Untuk periode 2021–2026, total anggaran program tersebut sekitar ₹130.794 crore, atau setara sekitar Rp248 triliun selama lima tahun. Artinya, anggaran tahunan program tersebut berkisar sekitar Rp50 triliun per tahun.

Dengan anggaran tersebut, pemerintah India mampu menyediakan makanan bagi sekitar 120 juta siswa setiap hari sekolah. Jika dihitung secara kasar, biaya per porsi makanan berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp8.000.

Sebaliknya, program MBG di Indonesia memiliki anggaran sekitar Rp335 triliun per tahun dengan jumlah penerima sekitar 80–90 juta orang. Perbedaan ini tentu tidak dapat dibandingkan secara sederhana karena cakupan program di Indonesia lebih luas. Namun perbandingan tersebut tetap menunjukkan satu hal penting: desain kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi program sosial.

Salah satu faktor yang membuat program makan sekolah di India relatif efisien adalah model tata kelola yang lebih terdesentralisasi dan berbasis komunitas.

Pemerintah pusat memang menyediakan pendanaan serta menetapkan standar nutrisi. Namun implementasi operasional sebagian besar dilakukan oleh pemerintah negara bagian, sekolah, kelompok perempuan desa, koperasi lokal, serta organisasi sosial.

Di beberapa kota besar, distribusi makanan bahkan dikelola oleh organisasi non-profit seperti Akshaya Patra Foundation, yang mengoperasikan dapur berskala besar dan mendistribusikan jutaan makanan setiap hari ke berbagai sekolah.

Model ini menciptakan sistem yang relatif sederhana dan partisipatif. Sekolah dan komunitas lokal menjadi aktor utama dalam pengelolaan program, sementara pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia sumber daya.

Pendekatan semacam ini juga membantu menjaga jarak antara program kesejahteraan sosial dan kepentingan politik praktis. Program makan sekolah dipandang sebagai kebijakan sosial nasional yang melampaui pergantian rezim politik.

Faktor lain yang membuat program makan sekolah di India relatif efektif adalah ketepatan sasaran kebijakan.

Program ini terutama ditujukan kepada siswa yang bersekolah di sekolah pemerintah dan sekolah bantuan pemerintah, yang umumnya diikuti oleh anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Banyak di antara mereka berasal dari daerah pedesaan atau kawasan urban miskin.

Dalam konteks ini, makanan yang disediakan di sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tambahan nutrisi, tetapi sering kali menjadi salah satu sumber gizi utama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program tersebut juga memiliki tujuan penting lainnya, yaitu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Bagi banyak keluarga miskin di India, keberadaan makanan gratis di sekolah menjadi insentif penting untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.

Pendekatan yang lebih terfokus pada kelompok rentan ini membuat program tersebut relatif lebih tepat sasaran dan efisien, karena anggaran negara digunakan untuk mengatasi masalah gizi yang paling mendesak.

Tantangan Pendekatan Universal

Pendekatan yang berkembang dalam program MBG di Indonesia cenderung lebih bersifat universal, dengan cakupan yang sangat luas.

Dalam banyak kasus, program ini juga menjangkau sekolah-sekolah yang secara sosial ekonomi relatif mapan, di mana kebutuhan nutrisi siswa pada dasarnya sudah terpenuhi oleh keluarga masing-masing.

Dalam situasi semacam ini, tidak jarang makanan yang disediakan melalui program MBG tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh siswa karena tidak sesuai dengan preferensi makanan yang biasa mereka konsumsi di rumah.

Fenomena ini tentu tidak terjadi di semua sekolah. Namun jika terjadi secara berulang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran dan bahkan pemborosan sumber daya publik.

Dalam perspektif kebijakan publik, situasi ini menunjukkan pentingnya desain program yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam.

Menu Sederhana tetapi Efektif

Selain ketepatan sasaran, program makan sekolah di India juga didukung oleh desain menu yang relatif sederhana.

Di banyak sekolah, makanan yang disediakan biasanya terdiri dari nasi atau roti, lentil (dal), serta sayuran. Di beberapa wilayah, telur atau susu juga ditambahkan untuk meningkatkan asupan protein.

Menu yang sederhana ini tetap mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dasar anak-anak sekaligus menjaga biaya program tetap terkendali. Selain itu, penggunaan bahan pangan lokal juga membantu mendukung ekonomi pedesaan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program makan sekolah tidak selalu bergantung pada kompleksitas menu atau besarnya anggaran, tetapi pada kesesuaian desain kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat.

Program makan bergizi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan berkontribusi bagi pembangunan negara.

Karena itu, keberhasilan program semacam ini tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari ketepatan sasaran kebijakan, efisiensi tata kelola, serta keberlanjutan program.

Pengalaman India menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat berjalan efektif dengan desain kebijakan yang sederhana, partisipatif, dan berfokus pada kelompok yang paling membutuhkan.

Indonesia tentu memiliki konteks sosial dan politik yang berbeda. Namun prinsip dasar kebijakan tetap sama: program sosial yang kuat adalah program yang tepat sasaran, efisien, dan mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Jika prinsip tersebut dapat dijaga, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kebijakan populis jangka pendek, tetapi dapat berkembang menjadi investasi sosial yang benar-benar transformatif bagi masa depan Indonesia.