Lombok Timur: Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Haerul Warisin mengatakan wacana penerapan pola kerja kombinasi work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
"Kebijakan WFH tersebut masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat," kata Haerul Warisin saat apel perdana pascaLebaran dan acara halalbihalal bersama ASN di Lombok Timur seperti dilansir Antara, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia mengatakan konflik dunia saat ini mulai berdampak pada sektor energi dan pangan, termasuk terganggunya pasokan bahan bakar minyak (BBM), pupuk, hingga komoditas strategis seperti jagung dan bawang putih.
"Pentingnya peningkatan kinerja yang lebih cepat, responsif, dan adaptif dari seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), baik yang definitif maupun pelaksana tugas (Plt)," katanya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang dinilai tetap menjaga kualitas pelayanan publik selama bulan Ramadhan meskipun terdapat penyesuaian jam kerja.
Baca Juga :
Pemkot Bandung Yakin Penerapann WFH Tingkatkan Kunjungan Wisatawan
"Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Lombok Timur mengucapkan selamat Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Ini menjadi momen bagi semua untuk saling membersihkan diri dari kekhilafan selama bekerja," ujarnya.
Ia mengatakan agar setiap inovasi dan langkah strategis tetap dikonsultasikan dengan pimpinan guna menjaga sinkronisasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
Semangat kebersamaan yang terbangun dalam momen ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh ASN untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.
"Mari tingkatkan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Lombok Timur," katanya.
Ilustrasi pexels
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) bukanlah sesuatu yang baru dan akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan.
Ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026, Mendagri Tito menyebutkan pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH yang dilakukan saat pandemi covid-19 dan semuanya dapat berjalan dengan lancar.
"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," kata Mendagri.
Dia menyebutkan wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan masukan terkait rencana tersebut. Namun, hasil dari rapat itu akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
