Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp130 triliun untuk pembangunan hunian tetap hingga jembatan di Sumatra imbas bencana banjir dan longsor yang melanda pada tahun lalu.
Hal itu disampaikan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).
Tito menjelaskan bahwa anggaran Rp130 triliun itu bersifat multi-years selama 3 tahun. Tito mengatakan angka Rp130 triliun untuk mengatasi dampak bencana Sumatra itu belum ditetapkan secara resmi atau baru sebatas ancang-ancang.
Angka tersebut mengacu pada perhitungan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersumber dari usulan rencana kerja beberapa kementerian serta pemerintah daerah.
"Bappenas kaji Rp130 triliun untuk 3 tahun meliputi berbagai sektor," kata Tito.
Menurut Tito, hasil dari rancangan anggaran itu kemudian menjadi rencana induk yang akan ditetapkan pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.
Anggaran tersebut kemudian akan digarap oleh kementerian dan lembaga terkait. Anggaran diperuntukkan bagi sejumlah pembangunan mulai dari hunian tetap, jembatan, sekolah, normalisasi sungai, jalan permanen, hingga rumah ibadah.
Khusus untuk hunian tetap, pemerintah akan membangun sebanyak 37.000 hunian. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembangunan hunian tetap, mulai dari pembangunan insitu atau dibangun di tanah warga yang terdampak.
"Dia bangun sesuai seleranya asal jangan di tanah rentan. Kalau dia perbesar menggunakan dana pribadi ya monggo," kata Tito.
Kemudian, warga terdampak bencana Sumatra juga bisa meminta pembangunan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun, jika pembangunan hunian tetap bersifat komunal, maka akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
