REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menetapkan status darurat energi nasional menyusul perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran serta ancaman terhadap pasokan energi negara tersebut. Deklarasi darurat energi nasional diumumkan pada Selasa (24/3/2026), di tengah rencana aksi mogok selama dua hari mulai Kamis (26/3/2026) oleh pekerja transportasi, penumpang, dan kelompok konsumen. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar serta dinilai lambatnya respons pemerintah terhadap situasi tersebut.
“Penetapan status darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah yang responsif dan terkoordinasi berdasarkan hukum yang berlaku guna mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan perekonomian domestik,” ujar Marcos Jr dikutip dari Aljazeera, Rabu (25/3/2026).
- Pemerintah Terapkan WFA Pasca-Lebaran 2026 demi Distribusi Arus Balik dan Efisiensi
- Prabowo Subianto Umumkan Pemotongan Anggaran untuk Efisiensi Fiskal
- Defisit APBN Dijaga, Pemerintah Andalkan Efisiensi dan Genjot Penerimaan
Sebagai bagian dari respons darurat, pemerintah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang kebutuhan pokok lainnya. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun. Kebijakan tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi guna menjamin pasokan yang cukup dan tepat waktu, termasuk kemungkinan pembayaran sebagian kontrak di muka.
Pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan terhadap praktik penimbunan, pengambilan keuntungan berlebih, dan manipulasi pasokan produk minyak bumi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Sebelumnya, Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan bahwa negara tersebut masih memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Garin menambahkan pemerintah tengah berupaya mengamankan pasokan sekitar 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam maupun luar Asia Tenggara guna memperkuat cadangan penyangga, meski terdapat ketidakpastian dalam pencapaiannya.
Sebagai bagian dari langkah mitigasi, pemerintah memberikan akses gratis transportasi bus bagi pelajar dan pekerja di sejumlah kota. Selain itu, pemerintah juga mulai menyalurkan subsidi sebesar 5.000 peso (Rp 83 ribu) kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum di seluruh negeri untuk membantu menghadapi lonjakan harga bensin dan solar.
Jaminan Pasokan
Diberitakan oleh BBC pada Rabu (25/3/2026), Marcos mengatakan sedang berupaya mengamankan sumber minyak baru setelah ia menetapkan negara itu dalam keadaan darurat energi nasional sebagai respons terhadap perang di Iran. Marcos mengatakan kepada warga Filipina dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa pemerintah akan membeli satu juta barel minyak untuk menambah stok yang ada, yang cukup untuk 45 hari.
"Kita akan memiliki aliran minyak. Bukan hanya satu pengiriman, bukan dua pengiriman, tetapi aliran produk minyak," katanya.
Filipina, yang mengimpor 98 persen minyaknya dari Negara Teluk, menjadi negara pertama yang menyatakan keadaan darurat energi setelah harga solar dan bensin lokal naik lebih dari dua kali lipat di negara itu sejak perang pecah pada 28 Februari 2026.
