Pemerintah tengah mengkaji penerapan work from home (WFH) demi menghemat penggunaan BBM di tengah Timur Tengah yang memanas. Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus mengusulkan kebijakan WFH baiknya diserahkan ke masing-masing instansi.
"Mungkin itu akan efektif untuk pegawai-pegawai non esensial, tidak terkait langsung dengan fungsi pelayanan publik. Dan menurut saya untuk menentukan ASN atau jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan WFH sebaiknya diserahkan pada instansi masing-masing," kata Deddy mengawali pendapatnya, Rabu (25/3/2026).
Deddy menekankan pelayanan publik mesti diprioritaskan dalam hal ini. Ia meminta harus ada standar yang jelas untuk menentukan efektif atau tidaknya kebijakan tersebut.
"Efektif atau tidaknya WFH sangat tergantung pada ada tidaknya mekanisme pengawasan internal dan teknologi. Jika tidak ada SOP dan standarisasi yang dapat diandalkan tentu tidak akan efektif," ujar Deddy.
"Apabila teknologi IT dan perangkatnya tidak tersedia maka juga tidak akan efektif. Setiap ASN yg melakukan WFH harus terhubung melalui komputer selama jam kerja agar dapat diawasi dan produktifitas kerja tidak terganggu," tambahnya.
Ketua DPP PDIP itu juga mempertanyakan kesiapan fasilitas yang dimiliki setiap ASN untuk bekerja dari rumah. Selain itu, ia menyoroti profesionalisme ASN saat menjalani WFH agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan di luar pekerjaan.
"Pertanyaannya apakah seluruh ASN memiliki perangkat komputer dan jaringan WIFI yg terhubung selama jam kerja? Jika tidak, bagaimana memastikan ASN bekerja dan bukannya jalan-jalan yg akhirnya tidak menyumbang terhadap upaya menekan konsumsi BBM?" ujar Deddy.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah menko dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan hari Work From Home (WFH) per minggu dalam upaya penghematan BBM. Tito menyebut pemberlakuan WFH itu tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan secara resmi ke masyarakat.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Kendati demikian, Tito enggan membocorkan hari yang telah disepakati untuk WFH tersebut. Sebab, kata dia, hasil rapat itu masih harus dilaporkan dahulu kepada Presiden.
(dwr/eva)
