Eskalasi konflik berkepanjangan di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, yang secara langsung menekan beban subsidi energi nasional. Merespons kondisi ini, Pemerintah Indonesia tengah menggodok kebijakan strategis berupa penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Jakarta telah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) maksimal 50?gi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 25 Maret hingga 27 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran MenPAN-RB guna menjaga produktivitas sekaligus mengurangi mobilitas pasca-libur Lebaran. Meski saat ini bersifat penyesuaian, langkah ini dipandang sebagai "pintu masuk" bagi rencana WFH nasional yang lebih permanen.
Instruksi Presiden: Efisiensi Berbasis Pengalaman Pandemi
Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran menteri untuk menyiapkan opsi kebijakan penghematan energi yang masif. Belajar dari keberhasilan selama pandemi Covid-19, sistem kerja jarak jauh dinilai terbukti mampu menjaga produktivitas sekaligus menekan konsumsi BBM dalam jumlah yang sangat besar. Presiden menegaskan bahwa pengurangan mobilitas pejabat dan ASN akan berdampak langsung pada penurunan kemacetan dan efisiensi anggaran negara.
"Dulu kita atasi Covid, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Baca juga:
Menkeu: Kebijakan WFH Sudah Diputuskan, Segera Diumumkan
Potensi Penghematan Triliunan Rupiah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah menargetkan efisiensi hingga 20% konsumsi BBM nasional melalui skema WFH terbatas ini. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Wijayanto Samirin memberikan kalkulasi yang lebih mendalam. Ia memproyeksikan bahwa kebijakan satu hari WFH dalam sepekan berpotensi menekan konsumsi BBM nasional hingga 10%.
Secara finansial, langkah ini diprediksi mampu menghemat nilai impor hingga Rp100 triliun per tahun serta mengurangi beban subsidi BBM sebesar Rp15 triliun per tahun. Mengingat hampir 60% konsumsi BBM nasional tersedot untuk sektor transportasi yang didominasi kendaraan pribadi, kebijakan ini dinilai sangat tepat waktu di tengah situasi fiskal yang menantang.
"Saya melakukan kalkulasi kasar ya, jadi kira-kira ini akan menghemat 10% konsumsi BBM karena hampir 60% konsumsi BBM kita itu untuk transportasi, dan sekitar 80 hingga 90% transportasi kita itu bukan public transportation tetapi mobil dan motor private. Jadi penghematan yang lumayan, 10% konsumsi BBM, dan kalau kita transmisikan ke nilai impor, ini bisa menghemat impor sekitar 100 triliun per tahun," jelas Wijayanto.
Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman mumpuni dalam menerapkan kerja jarak jauh. Namun, ia menekankan bahwa sektor-sektor esensial yang melayani publik secara langsung, seperti rumah sakit, perhubungan, kebersihan, dan layanan darurat, tetap diwajibkan untuk bekerja dari kantor agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Meski menawarkan penghematan besar, kebijakan ini menghadapi tantangan pada potensi penurunan aktivitas ekonomi di sektor informal yang bergantung pada mobilitas pekerja. Indonesia tidak sendiri dalam langkah ini; sejumlah negara di Asia seperti Pakistan, Vietnam, Thailand, dan Filipina telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa demi menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Siap-Siap! ASN dan Swasta akan WFH demi Hemat BBM
