Jakarta, VIVA – Administrasi kepresidenan Korea Selatan bakal segera membentuk badan khusus untuk merespons cepat dampak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Sekretaris Senior Kepresidenan untuk Urusan Politik, Hong Ik-pyo pada Rabu waktu setempat mengatakan, struktur tersebut akan bertanggung jawab untuk memantau kondisi domestik dan internasional secara cepat. Badan itu akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Darurat antarlembaga yang dipimpin perdana menteri, di mana kementerian dan lembaga akan bertanggung jawab atas risiko ekonomi.
"Di bawah yurisdiksi 'Rapat Tinjauan Situasi Ekonomi Darurat' yang dipimpin presiden, akan dibentuk 'Pusat Situasi Ekonomi Darurat' yang dipimpin kepala staf kepresidenan," kata Hong dikutip dari Sputnik, Rabu, 25 Maret 2026.
Dia menjabarkan, badan tersebut akan membawahi lima kelompok kerja seperti makroekonomi dan harga, pasokan energi, stabilitas keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan pemantauan situasi luar negeri dan setiap kelompok akan dipimpin oleh salah satu sekretaris senior presiden.
"Administrasi kepresidenan dan pemerintah melakukan segala upaya untuk meminimalisir kerugian terhadap warga," katanya.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian melakukan aksi balasan dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi seputar Iran telah menyebabkan blokade de facto Selat Hormuz, jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, dan juga berdampak terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut sehingga menyebabkan lonjakan harga.
Otoritas Korea Selatan berencana untuk secara rutin menginformasikan perkembangan terkini ke masyakarat, dengan pengarahan diperkirakan digelar sekitar sekali sepekan atau lebih sering jika diperlukan.
Presiden Lee Jae-myung telah menginstruksikan pemerintah untuk secara proaktif mengaktifkan sistem tanggap darurat dan mempersiapkan langkah-langkah untuk melindungi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakstabilan pasar energi global. (Ant)
