Pemerintah Filipina mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional karena perang di Timur Tengah mengancam pasokan bahan bakar dan perekonomian. Deklarasi tersebut akan berlaku selama satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.
Dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/3), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan ada bahaya nyata kekurangan pasokan energi yang sangat kritis dan langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas pasokan energi
"Langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas pasokan energi, keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan penyediaan layanan penting," katanya dalam sebuah perintah eksekutif pada Selasa (24/3) malam.
Dalam konferensi pers pada Rabu (25/3), Marcos menyatakan mengeluarkan perintah tersebut sebagai alat pencegahan untuk memberi pemerintahannya lebih banyak pilihan dalam mengatasi keadaan darurat energi.
Ia juga yakin negara tersebut memiliki pasokan minyak yang stabil melebihi stok saat ini yang sekitar 45 hari, dan bahwa pasokan pupuk juga mencukupi hingga musim tanam berikutnya.
Dalam keadaan darurat, Marcos akan membentuk komite yang akan memastikan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, dan kebutuhan pokok lainnya. Komite ini juga akan mengawasi langkah-langkah pengelolaan energi, serta dukungan bagi konsumen dan sektor-sektor yang terdampak.
Kementerian Energi juga diarahkan untuk mengambil langkah-langkah untuk menghemat energi dan mencegah penimbunan. Kantor Komunikasi Kepresidenan Filipina mengatakan, perusahaan energi milik negara diizinkan untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi serta memberikan pembayaran di muka yang melebihi 15 persen dari nilai kontrak.
Sementara Kementerian Perhubungan akan mensubsidi bahan bakar dan tarif angkutan umum, memperpanjang jam operasional kereta api, dan menangguhkan biaya tol dan penerbangan. Kementerian lain juga akan mempercepat penyaluran bantuan sosial, memantau kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak wajar, dan pemulangan pekerja migran di Timur Tengah.
Filipina lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah dan pengetatan pasokan bahan bakar karena perang AS-Israel melawan Iran dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Filipina menjadi negara pertama yang secara resmi mendeklarasikan keadaan darurat nasional, di tengah negara-negara lain mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis minyak setelah perang di Iran, termasuk pelepasan cadangan minyak strategis dan pembentukan anggaran tambahan.
Filipina terakhir kali mendeklarasikan keadaan darurat nasional adalah selama pandemi COVID-19 pada 2020. Kebijakan lockdown Filipina jadi salah satu yang terketat di dunia.
Filipina menyatakan memiliki persediaan minyak untuk 45 hari per tanggal 20 Maret. Marcos membuka potensi kemungkinan besar pesawat-pesawat akan dilarang terbang karena kekurangan bahan bakar jet.
Philippine Airlines Inc. telah mengamankan cukup bahan bakar untuk memenuhi kebutuhannya hingga akhir Juni, kata Presiden maskapai penerbangan nasional, Richard Nuttall, dalam sebuah wawancara.
“Setelah itu, kami belum memiliki visibilitas,” katanya.
Tidak disebutkan terkait pemberlakuan pembekuan harga. Pasalnya, Filipina tidak menawarkan subsidi bahan bakar secara luas seperti negara tetangganya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Harga bahan bakar di SPBU sebagian besar telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak sebelum serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Nilai tukar Peso merosot 4 persen pada bulan ini dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Saham-saham merosot sekitar 9 persen dan juga berkinerja lebih buruk dibandingkan sektor lainnya.
