Eskalasi konflik Timur Tengah belum sepenuhnya terasa di dapur rumah tangga Indonesia. Namun, warga mulai khawatir energi langka dan mahal sehingga akhirnya menerbangkan harga-harga kebutuhan pokok.
Fajri (34) mulai memikirkan ulang hal-hal yang sebelumnya terasa biasa. Jalan-jalan ke mal, belanja daring, hingga pilihan tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari, semuanya kini ditimbang lebih hati-hati.
“Sekarang sih belum terlalu terasa langsung dampak dari krisis Timur Tengah. Tapi justru itu yang bikin cemas, karena belum kebayang jelas apa yang akan terjadi nanti jika Indonesia berada dalam kondisi krisis,” ujarnya.
Perang di Timur Tengah yang terus bereskalasi memang belum sepenuhnya merambat ke dapur rumah tangga. Namun, kabar soal risiko kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) membuat sebagian masyarakat cemas.
Bagi Fajri, kekhawatiran terbesar adalah biaya transportasi meroket. Selama ini, kendaraan pribadi menjadi andalan untuk mobilitas kerja dan keluarga. Pilihan itu bukan tanpa alasan, akses transportasi publik dari rumahnya cukup jauh.
Jika harus beralih ke transportasi umum, ada biaya tambahan yang tak terhindarkan. “Kalau naik transportasi publik, tetap harus keluar ongkos lagi buat ojek online ke stasiun atau halte. Itu jadi beban tambahan,” katanya.
Mengandalkan kendaraan pribadi berarti menghadapi risiko lonjakan biaya BBM. Sementara beralih ke transportasi publik pun tidak sepenuhnya murah dan mudah.
Fajri menyadari perlu ada penghematan dalam keseharian ekonomi rumah tangganya. Salah satu pos pengeluaran yang mulai dikendalikan adalah rekreasi keluarga.
Ia rutin mengajak istri dan dua anaknya ke pusat perbelanjaan modern, setidaknya sebulan sekali. Sekali pergi, ia merogoh uang minimal Rp 500.000. Ini hanya untuk makan dan bermain di area hiburan anak.
Jika situasi ekonomi sulit, ia berniat mengurangi frekuensi rekreasi. Jika sebelumnya menjadi agenda bulanan, ke depan kemungkinan hanya dilakukan dua bulan sekali. Bukan untuk menghilangkan, melainkan menyesuaikan. “Rekreasi tetap penting buat anak-anak, tapi mungkin dikurangi intensitasnya,” kata Fajri.
Penyesuaian juga dilakukan pada kebiasaan belanja. Ia dan istrinya harus lebih selektif saat berbelanja daring, membatasi pembelian hanya pada kebutuhan pokok. Mainan anak, yang sebelumnya cukup sering dibeli, kini masuk dalam daftar yang bisa ditunda.
Hal serupa berlaku saat berbelanja kebutuhan harian. Alih-alih ke supermarket, berbelanja di warung kelontong dan warung Madura menjadi pilihan yang rasional karena harganya dinilai lebih hemat.
Pengalaman selama ini menunjukkan, belanja di supermarket kerap berujung pada pembelian impulsif. “Niatnya beli dua barang, tapi karena lihat yang lain jadi ikut beli. Tahu-tahu sudah lebih dari rencana,” ujarnya.
Cerita Fajri mencerminkan situasi banyak keluarga kelas menengah perkotaan. belum terdampak langsung, tetapi mulai merasakan tekanan psikologis dari ketidakpastian global.
Mengurangi frekuensi rekreasi, menahan belanja, hingga mengubah pola konsumsi menjadi langkah-langkah kecil untuk menjaga keseimbangan keuangan keluarga.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, menilai, dalam situasi saat ini, bahan bakar minyak (BBM) dan gas tidak lagi bisa diperlakukan sebagai komoditas murah.
Harga energi yang berlaku satu harga di seluruh dunia, tidak memandang negara itu sebagai produsen maupun nonprodusen. semua negara sama-sama terdampak. Bahkan Amerika Serikat yang memanfaatkan shale oil-nya sendiri tetap mengalami kenaikan harga dan tekanan inflasi.
Kondisi tersebut juga tidak terelakkan bagi Indonesia. Meski memiliki produksi minyak, Indonesia tetap harus membeli energi dengan harga global yang meningkat. Dampaknya tidak hanya pada kenaikan harga impor, tetapi juga tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang memperbesar beban biaya energi.
Dalam konteks ini, Rhenald menekankan adanya paradoks yang perlu dipahami masyarakat, yaitu energi kini merupakan “kebutuhan pokok yang mewah”. Di satu sisi, energi menjadi kebutuhan dasar dalam aktivitas sehari-hari, tetapi di sisi lain harganya semakin mahal dan membebani.
Perubahan lanskap ini, menuntut penyesuaian perilaku masyarakat, terutama dalam konsumsi energi dan transportasi. Penggunaan kendaraan pribadi yang boros energi perlu mulai ditinggalkan, beralih ke moda transportasi publik yang lebih efisien.
Namun, prasyaratnya adalah kesiapan infrastruktur. Pemerintah perlu mempercepat integrasi transportasi publik, termasuk penyediaan fasilitas penunjang seperti park and ride yang lebih luas di stasiun, serta memperkuat moda penghubung dari dan ke titik transportasi utama.
Rhenald mengingatkan, saat ini masyarakat menanggung biaya transportasi yang tinggi karena konektivitas antarmoda belum optimal. Ia mendorong reaktivasi angkutan kota (angkot) serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk aplikator ojek daring, untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terjangkau. Ini menjadi penting bagi masyarakat untuk kemudahaan akses transportasi yang murah, terjangkau, dan fleksibel.
”Gerakan berbagi kendaraan (nebeng)vdapat kembali digalakkan sebagai solusi berbasis komunitas,” katanya.
Di sisi kebijakan fiskal, Rhenald mengingatkan risiko pembengkakan subsidi energi jika pemerintah tetap mempertahankan harga BBM sebagai barang atau komoditas murah.
Pilihan kebijakan, menurut dia, menjadi semakin terbatas yaitu menambah subsidi dengan konsekuensi peningkatan utang dan defisit, atau menata ulang prioritas belanja negara.
“Pemerintah harus berani rasional. Program-program ambisius bisa ditunda sementara hingga tekanan mereda. Dalam kondisi gelombang tinggi, pelaut hebat akan akan mencari pelabuhan aman lebih dulu karena bukan saja menyelamatkan kapal tetapi juga kru kapal,” ujarnya.
Selain tekanan energi, Indonesia juga dihadapkan pada risiko gangguan pangan akibat faktor iklim, seperti El Nino, yang berpotensi menekan produksi dan mendorong kenaikan harga beras. Kombinasi geopolitik dan iklim akan memukul ekonomi Indonesia, jika pemerintah tidak bisa melihat urgensi dan menetapkan prioritas penting untuk masyarakat.
“Tekanan yang kita dihadapi bersifat berlapis: energi, pangan, dan nilai tukar,” katanya.
Untuk itu, ia menilai penguatan ketahanan pangan berbasis lokal menjadi mendesak. Diversifikasi pangan sesuai potensi daerah perlu didorong agar ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti beras, dapat dikurangi.
Dari sisi rumah tangga, Rhenald menekankan pentingnya strategi bertahan dalam menghadapi tekanan biaya hidup. Perubahan pola konsumsi menjadi kunci, termasuk memasak di rumah untuk menekan pengeluaran serta menunda belanja nonprioritas.
Ia juga mengingatkan pentingnya dana darurat bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam situasi ketidakpastian, pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi faktor penentu ketahanan ekonomi keluarga.
“Yang tidak bisa ditunda itu pangan, kesehatan, dan pendidikan. Di luar itu, perlu disesuaikan,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa perubahan pola konsumsi, seperti berkurangnya makan di luar, akan berdampak pada pelaku usaha sektor kuliner yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha kecil.
“Komunikasi yang jujur dari pemerintah kepada publik. pemerintah jujur dan mempersiakan masyarakat secara terbuka dan melihat kondisi yang saat ini sedang dibutuhkan masyarakat. Jangan selalu denial. Cuma nyangkal. Jangan menyangkal, realistis saja. Saya minta pemerintah realistis,” ujarnya.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, berpendapat, eskalasi konflik Timur Tengah saat ini sudah berdampak nyata pada stabilitas ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan lonjakan harga minyak.
Risiko di jalur strategis seperti Selat Hormuz membuat pasar energi global kini berada dalam kondisi sangat sensitif. Sejumlah negara bahkan mulai menghadapi disrupsi distribusi energi, seperti pembatasan pembelian bahan bakar hingga kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian.
“Ini meningkatkan tekanan inflasi global sekaligus membuka risiko perlambatan ekonomi dunia,” ujarnya.
Bagi Indonesia, dampak konflik yang hingga saat ini tak jelas ujungnya menyebabkan tekanan berlapis seperti, inflasi, nilai tukar, dan fiskal. Sebagai negara net importir energi, kenaikan harga minyak dunia secara langsung memperbesar tagihan impor energi dan meningkatkan beban subsidi pemerintah, sekaligus menekan daya beli.
Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah juga berpotensi meningkat seiring meningkatnya kebutuhan valas untuk impor energi. Meski demikian, stabilitas makroekonomi sejauh ini masih terjaga melalui pemanfaatan instrumen kebijakan, seperti intervensi moneter dan penggunaan cadangan devisa.
Namun, risiko ke depan tidak kecil. Rizal memperkirakan harga minyak dunia berpotensi bertahan pada kisaran yang tinggi, bahkan bisa mencapai 95–120 dolar AS per barel apabila konflik berlarut.
Kondisi ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis antara menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di dalam negeri atau menanggung lonjakan beban subsidi.
“Semakin lama konflik berlangsung, tekanan untuk penyesuaian harga atau penambahan kompensasi fiskal akan semakin besar,” katanya.
Dampak kenaikan harga energi tidak berhenti pada sektor energi semata. Biaya transportasi dan logistik yang meningkat akan mendorong kenaikan harga barang secara luas, termasuk bahan pangan dan kebutuhan pokok.
“Dampaknya terlihat pada kenaikan harga pangan, distribusi barang, hingga biaya produksi UMKM,” ujarnya.
Fenomena ini, ia melanjutkan, dikenal sebagai inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Ini cenderung lebih sulit dikendalikan karena bersumber dari sisi produksi.
Tekanan tersebut pada akhirnya akan menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang memiliki proporsi pengeluaran lebih besar untuk energi dan kebutuhan dasar. Penurunan konsumsi riil berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama ekonomi nasional.
Dalam konteks fiskal, Rizal menilai, skema subsidi energi masih mampu meredam gejolak dalam jangka pendek. Namun, ruang fiskal yang terbatas membuat keberlanjutannya menjadi tantangan jika harga energi global tetap tinggi dalam waktu lama. Peningkatan beban subsidi berpotensi menggeser alokasi belanja dari sektor-sektor produktif.
Di tengah tekanan tersebut, ia mengimbau rumah tangga untuk mengadopsi strategi defensif dalam pengelolaan keuangan. Efisiensi konsumsi energi, penyesuaian prioritas belanja, serta menjaga likuiditas menjadi langkah rasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Dalam situasi shock energi, yang utama adalah menjaga daya tahan keuangan, bukan mendorong konsumsi,” ujar Rizal.
Ketika energi berubah menjadi “kebutuhan pokok yang mewah”, daya tahan ekonomi bukan lagi semata urusan negara, melainkan juga keputusan-keputusan di tingkat rumah tangga. Dengan tekanan energi, pangan, dan nilai tukar yang datang bersamaan, ruang gerak ekonomi rumah tangga kian menyempit.
Dalam situasi ini, bukan hanya kebijakan yang dituntut adaptif, tetapi juga masyarakat yang dituntut lebih disiplin dalam mengelola konsumsi dan harapan.
