Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, mendesak seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra untuk mempercepat pendataan rumah dengan kategori rusak berat.
Langkah ini dinilai krusial agar para penyintas tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara (huntara), sekaligus mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan hunian tetap (huntap).
Advertisement
“Rakyat menunggu, mereka (penyintas bencana) jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujar Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).
Ia meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pendataan di lapangan.
“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan Bupati, Wali Kota, tolonglah bantu Gubernur atau Wakil Gubernur, buatlah tim Satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” ucapnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit huntap bagi masyarakat terdampak. Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberi opsi membangun rumah secara mandiri di lokasi asal (insitu), dengan catatan wilayah tersebut aman dari risiko bencana.
Dalam skema tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan dana sebesar Rp60 juta per rumah yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp30 juta.
“Anda mau di insitu di tanah sendiri dengan 60 juta mau bangun sendiri boleh, sehingga dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” jelasnya.
