Di dalam mobil yang bergerak pelan, rasa penat menggerogoti Winaning Putri (26) dan suaminya. Perjalanan arus balik Lebaran dari Yogyakarta menuju Surabaya yang biasanya ditempuh dalam waktu lima jam molor hingga delapan jam.
Meski jalurnya tidak terdampak langsung oleh rekayasa lalu lintas berskala besar, seperti satu arah (one way) atau lawan arus (contraflow), kemacetan tetap tak terhindarkan. Akses masuk melalui gerbang tol (GT) fungsional Purwomartani, yang menjadi alternatif dari GT Prambanan, ternyata tak luput dari lautan kendaraan yang tersendat.
”Di jalan, pasti stres. Karena bergeraknya lambat, lebih banyak diam. Kalau mobilnya terus bergerak mungkin enggak (stres), ya,” keluh pegawai negeri sipil tersebut saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).
Di tengah laju kendaraan yang terjebak macet, ruang kabin mobilnya menjadi saksi bisu kebosanan dan kepasrahan. Berbagai cara dilakukan untuk membunuh waktu sekaligus mengurai kekesalan, mulai dari mengunyah camilan, memantau aplikasi navigasi demi mencari celah jalur alternatif, hingga melontarkan umpatan buah kekesalan. Namun, antrean kendaraan tetap tak kunjung terurai.
Meski didera lelah fisik dan stres, Winaning dan jutaan pemudik lainnya tetap mengusahakan untuk mudik setiap tahun. Winaning mengaku tidak punya pilihan lain. Menurut dia, sistem transportasi massal yang ada di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, belum bisa sepenuhnya diandalkan untuk perjalanan saat musim liburan.
”Transportasi umum di Indonesia kurang memadai dan minim fasilitas, armadanya juga kurang. Jadi, mau tidak mau pakai kendaraan pribadi biar lebih nyaman,” ujarnya.
Di jalan, pasti stres. Karena bergeraknya lambat, lebih banyak diam. Kalau mobilnya terus bergerak mungkin enggak (stres), ya.
Situasi itu membuatnya berkompromi. Meski hanya bisa pasrah menghadapi kemacetan, hal itu dianggap terbayar tuntas saat bisa bertemu keluarga.
”Momen Lebaran cuma ada setahun sekali, waktunya keluarga buat kumpul bareng. Jadi, walaupun capek, tetap dibela-belain jalan soalnya ada keluarga yang menunggu di rumah,” ucapnya.
Mayoritas masyarakat yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Berdasarkan proporsi jenis kendaraan di Indonesia tahun 2021 berjumlah 141.992.573 unit kendaraan.
Jumlah itu terdiri dari 120.042.298 sepeda motor (84,5 persen), 16.413.348 mobil penumpang (11,6 persen), 5.299.361 mobil barang (3,7 persen), dan sisanya 257.565 bus (0,2 persen).
Pada 2023, jumlah kendaraan bermotor bertambah menjadi 157.080.504 unit. Jumlah itu terdiri dari sepeda motor sebanyak 132.433.679, mobil penumpang sebanyak 18.285.293, mobil/angkutan barang sebanyak 6.091.822, dan bus berjumlah 269.710 unit.
Keluhan mengenai minimnya fasilitas transportasi umum sebagaimana diutarakan Winaning diamini oleh pengamat transportasi, Djoko Setijowarno. Menurut Djoko, kemacetan parah yang terus berulang setiap tahun sejatinya adalah konsekuensi logis dari volume kendaraan yang telah melampaui rasio kapasitas jalan.
Prasarana jalan yang ada saat ini memang tidak didesain untuk menampung lonjakan ekstrem saat musim mudik. Segala bentuk rekayasa lalu lintas pada akhirnya sekadar upaya untuk meminimalkan dampak antrean, bukan menuntaskan akar persoalan.
”Namun, memang harus dipahami bahwa prasarana atau jalan yang dibangun itu bukan untuk kondisi mudik seperti ini,” ujar Djoko.
Alih-alih terus-menerus mengandalkan rekayasa lalu lintas di jalan raya, Djoko mendesak pemerintah membenahi dan memperbanyak fasilitas angkutan umum. Bagi masyarakat menengah ke bawah, pemerintah diharapkan memperluas program mudik gratis antarpulau dengan menggunakan kapal laut dari pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Bali, Jakarta, dan Jawa Timur.
Hal ini dinilai krusial untuk menekan dominasi kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, yang rentan kecelakaan jika digunakan untuk perjalanan jarak jauh.
Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi, lanjut Djoko, berdampak pada fisik berupa kelelahan ekstrem yang sering memicu kecelakaan. Jika tempat istirahat dan pelayanan (rest area) di jalan tol penuh, Djoko menyarankan agar pemudik tidak memaksakan diri memarkir kendaraan dan beristirahat di bahu jalan tol karena hal itu sangat berbahaya. Ia mengimbau pengendara untuk keluar ke jalur arteri guna mencari tempat istirahat yang lebih aman.
Di sisi lain, Djoko pun melihat pilar-pilar keselamatan transportasi yang belum berjalan maksimal, terutama minimnya edukasi kepada masyarakat. Ia menilai pemerintah kerap luput dalam melindungi warganya dan memosisikan masyarakat sekadar sebagai roda penggerak ekonomi dalam hiruk-pikuk Lebaran.
”Pemerintah itu kadang-kadang membuat kebijakan, rakyat dibuat untuk bisnis. Bukan rakyat itu untuk dilindungi keselamatannya,” tuturnya.
Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano berpandangan, masalah keselamatan jalan baru menjadi perhatian pemerintah hanya ketika musim mudik tiba. Masing-masing pihak saling berkoordinasi dan menyampaikan rencananya seakan menunjukkan keseriusan dalam menangani momen tersebut.
”Kenapa kebijakan keselamatan tidak berjalan dengan konsisten sepanjang tahun? Mengapa perhatian yang sama tidak diberikan setiap hari, setiap detik di jalan raya Indonesia?” tutur Rio.
Menurut Rio, keselamatan adalah sistem yang membutuhkan perhatian setiap saat di setiap ruas jalan di Indonesia. Salah satu pilar utama yang berperan penting dalam menciptakan sistem keselamatan yang efektif adalah kendaraan yang berkeselamatan, yakni memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh masyarakat memenuhi standar keselamatan yang tinggi.
”Meskipun demikian, peran kendaraan bukanlah satu-satunya faktor. Keselamatan jalan melibatkan keseluruhan sistem, termasuk perilaku pengguna jalan yang harus terus diperbaiki melalui edukasi dan penegakan hukum yang konsisten,” ujarnya.
