Matamata.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak ekonomi global. Fokus utama diarahkan pada pengendalian inflasi, kelancaran distribusi energi, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pernyataan tersebut disampaikan Emil usai diskusi publik bertajuk "Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah" bersama kepala daerah se-Jawa Timur di Surabaya, Rabu (25/3/2026).
"Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) menekankan bahwa pertemuan di momen halalbihalal ini harus menjadi kesempatan produktif untuk mengantisipasi gejolak kondisi global," ujar Emil.
Emil menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah mulai memengaruhi jalur logistik dan biaya produksi. Dampak ini mulai dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, terutama terkait kenaikan harga bahan baku penunjang seperti plastik.
"Pemerintah pusat terus berusaha menahan gejolak harga, namun di tingkat daerah kita harus tetap antisipatif," tegasnya.
Berdasarkan simulasi bersama Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, dan Bappenas, dampak ekonomi di Jawa Timur diprediksi relatif lebih ringan dibanding daerah lain.
Meski demikian, Emil mengingatkan agar capaian ekonomi Jatim yang saat ini di atas rata-rata nasional—dengan pertumbuhan ekspor mencapai 16 persen—tidak membuat pemerintah daerah lengah.
"Tahun lalu pertumbuhan kita di atas nasional, ekspor tumbuh 16 persen dan impor turun 2,75 persen. Namun, perlambatan perdagangan global tetap akan berpengaruh karena kontribusi ekspor terhadap PDRB kita sangat signifikan," jelasnya.
Guna menjaga stabilitas di masyarakat, Wagub meminta kepala daerah mewaspadai praktik spekulasi harga, penimbunan, hingga fenomena panic buying. Ia menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bergerak lebih cepat (gercep).
"Instruksinya jelas, perangkat yang ada seperti TPID harus lebih gercep lagi memantau pergerakan harga di pasar," kata Emil.
- KPK: 67,98 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor Kekayaan, 96 Ribu Pejabat Masih Menunggak
Terkait isu energi, Emil memastikan telah berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk memantau pasokan LPG. Hal ini dilakukan guna merespons keresahan masyarakat yang mulai muncul di media massa mengenai ketersediaan gas melon tersebut.
"Kami sudah cek ke Hiswana Migas, suplai masih stabil. Namun, verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada gangguan distribusi sekecil apa pun," tambahnya.
Menutup keterangannya, Emil mengingatkan bahwa angka inflasi yang sempat menyentuh 4,64 persen harus menjadi peringatan serius. Pemerintah daerah diminta cermat menjaga agar laju inflasi tetap terkendali sesuai dengan target nasional. (Antara)
