FAJAR, MAKASSAR— Lonjakan permintaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) global membawa konsekuensi serius bagi Indonesia sebagai salah satu produsen utama nikel dunia.
Di balik narasi transisi energi bersih, ekspansi industri nikel justru memicu krisis lingkungan dan meningkatkan risiko keselamatan di sejumlah wilayah, khususnya di Sulawesi.
Fenomena ini menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari aktivis lingkungan hingga pengamat industri tambang.
Mereka menilai percepatan produksi nikel untuk memenuhi kebutuhan baterai EV belum diimbangi dengan pengelolaan lingkungan dan sistem mitigasi risiko yang memadai.
Direktur Yayasan Tanah Merdeka Sulawesi, Richard Labiro, mengingatkan bahwa kondisi geografis Sulawesi Tengah memperparah potensi bahaya. Wilayah tersebut dilalui sejumlah sesar aktif yang berpotensi memicu gempa besar sewaktu-waktu.
“Sulawesi Tengah ini provinsi yang dilalui beberapa sesar besar. Kita sudah pernah mengalami gempa besar tahun 2018 dengan magnitudo di atas 7, dan sesar Matano juga berpotensi memicu guncangan yang lebih besar,” ujarnya.
Menurut Richard, keberadaan kawasan industri tambang dalam wilayah rawan gempa meningkatkan risiko bencana berlapis. Infrastruktur yang tidak dirancang dengan standar ketahanan tinggi dapat memperparah dampak jika terjadi gempa.
Selain ancaman geologis, persoalan serius juga muncul dari pengelolaan limbah tambang atau tailing.
Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Amien Muhammad, menilai sistem pengelolaan limbah di sejumlah kawasan industri masih jauh dari kata aman.
Ia mengungkapkan bahwa konstruksi fasilitas penyimpanan tailing dinilai lemah dan rentan mengalami kerusakan, terutama saat cuaca ekstrem melanda kawasan industri.
“Nah bangunannya atau konstruksinya begitu buruk, kemudian storage-nya begitu rentan. Sudah ada fakta bagaimana tailing itu collapse saat hujan deras, menyebabkan longsor dan banjir,” kata Amien.
Ia menambahkan, insiden tersebut bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membahayakan keselamatan pekerja. Dalam beberapa kejadian terakhir, bahkan dilaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa buruh di kawasan industri.
Menurutnya, kegagalan sistem filter dalam pengelolaan limbah tambang menjadi bukti bahwa teknologi yang diterapkan belum efektif, khususnya di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara.
“Artinya metode pengelolaan tailing yang digunakan saat ini tidak berfungsi dengan baik. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sorotan juga datang dari tingkat internasional. Manajer Senior Pertambangan Internasional Earthworks, Jan Morrill, menilai tanggung jawab tidak hanya berada di tangan perusahaan tambang, tetapi juga pada perusahaan otomotif sebagai pembeli akhir nikel.
Menurut Jan, perusahaan manufaktur kendaraan listrik merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam rantai pasok tersebut, sehingga memiliki kewajiban moral untuk memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan.
“Perusahaan mobil harus memantau, meminta pertanggungjawaban, dan mendorong transparansi dari mitra bisnis mereka di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, peran investor juga dinilai sangat penting. Sebagai penyandang dana utama, investor diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memastikan adanya standar lingkungan dan keselamatan yang ketat.
“Langkah preventif yang tegas dan terukur dinilai menjadi kunci agar investasi di sektor nikel tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” tuturnya.
Sehingga, mereka menilai tanpa pengawasan yang kuat, ekspansi industri nikel berpotensi menciptakan krisis ekologis baru di tengah upaya global menuju energi bersih.
Dengan demikian, seluruh pihak dalam rantai industri nikel—mulai dari perusahaan tambang, produsen otomotif, hingga investor—dituntut untuk bertanggung jawab dalam memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
“Jika tidak, ambisi menuju kendaraan listrik ramah lingkungan justru berisiko meninggalkan jejak kerusakan yang tidak kalah besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” tuturnya.(wis)
