Ketika ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dihadapkan pada situasi yang sulit, baik karena problem pasokan maupun harganya yang membumbung tinggi akibat perang AS-Israel vs. Iran, maka langkah penghematan konsumsi energi segera menjadi pilihan yang ada di depan mata. Terlebih lagi karena begitu kakunya pengaturan anggaran negara saat ini. Realokasi anggaran sulit dilakukan, sementara subsidi BBM juga susah untuk dikurangi saat ini.
Maka work from home (WFH) menjadi pilihan kebijakan yang hampir pasti akan segera diterapkan pemerintah. Skema WFH yang muncul adalah satu hari dalam sepekan, diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kecuali yang berurusan dengan pelayanan publik, dan diimbau untuk juga diterapkan oleh sektor swasta.
Dengan skema ini, perkiraan pemerintah, penggunaan BBM dapat dihemat sekitar 20%. Estimasi persentase penghematan ini karena hari kerja menjadi hanya empat hari saja dari total lima hari. Apakah angka estimasi ini realistis?
Memang, sejumlah negara tetangga, khususnya yang kebutuhan energinya sangat tergantung pada pasokan dari impor melalui Selat Hormuz, sudah lebih dulu mengambil keputusan menerapkan WFH. Di Filipina, sejumlah kantor pemerintah dikabarkan telah mewajibkan pegawainya untuk bekerja dari rumah, setidaknya sehari dalam seminggu. Jumlah hari kerja efektif di Sri Lanka juga telah mengurangi. Sedangkan Vietnam mendorong warganya untuk lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Semua langkah ini adalah demi menghemat penggunaan energi.
Tiga negara tetangga bahkan masuk dalam daftar lima negara yang mengalami kenaikan harga BBM dengan persentasi tertinggi, berdasarkan data Global Petrol Prices belum lama ini. Ketiga tetangga tersebut adalah Kamboja (kenaikan harga BBM hampir 68% dan tertinggi), Vietnam (50%), Laos (33%). Secara keseluruhan, setidaknya sudah 95 negara yang telah melaporkan lonjakan harga BBM pasca serangan AS-Israel ke Iran di penghujung Februari lalu.
Estimasi awal pemerintah memang menyebutkan akan ada potensi penghematan konsumsi BBM sekitar 20%. Karena hanya satu hari per minggu, tentu akan tampak ideal kalau WFH diletakkan di hari Jumat. Jadi akan ada akhir pekan yang panjang dari Jumat sampai Minggu.
Agaknya, di situlah titik rentannya. Ketika tiga hari tersebut lebih dimaknai sebagai hari libur maka ada kemungkinan sebagian pegawai justru memperbanyak bepergian. Tentu bukan dalam rangka pekerjaan, tetapi lebih sebagai aktivitas berlibur atau berwisata. Bila ini terjadi, pastilah ada sebagian konsumsi BBM yang harusnya dihemat menjadi dipakai. Jika dikaitkan dengan masih adanya problem kedisiplinan pegawai, maka target penghematan melalui WFH tidak akan sepenuhnya tercapai. Dulu, saat pandemi, memang ada larangan mobilitas, sedangkan saat ini tidak ada restriksi serupa. Tanpa pembatasan mobilitas, bisa terjadi pergeseran dari WFH menjadi work from anywhere (WFA).
Bersamaan, pemerintah pun secara tersirat menaruh harapan sektor pariwisata lumayan bergerak, begitu pula aktivitas rumah tangga. Ini demi perekonomian nasional secara keseluruhan yang sejauh ini memang masih mengalami sumbatan-sumbatan. Bagaimanapun, pariwisata sangat tergantung para mobilitas manusia. Tanpa adanya pergerakan orang dalam skala yang masif, pariwisata akan melempem. Tanpa konsumsi rumah tangga, termasuk energi, yang memadai, gerak perekonomian juga tersendat-sendat.
Artinya, WFH berpotensi meningkatkan konsumsi energi di rumah, sehingga hanya memindahkan konsumsi energi dari transportasi di jalan dan pemakaian energi dari kantor ke rumah. Sebagai gambaran, penggunaan energi di kantor lebih bersifat kolektif, misalnya satu AC untuk satu ruang berisi lima pegawai, menjadi terasa lebih efisien ketimbang kelima pegawai masing-masing menghidupkan AC di rumahnya masing-masing. Selain itu, sektor-sektor tertentu, seperti transportasi online bisa terkena implikasi negatif dari penerapan WFH.
Persoalan terkait, ketika WFH hanya berlaku untuk pegawai namun tidak untuk sektor pendidikan, penghematan energi tidak akan terjadi dengan sendirinya. Alasannya sederhana, pergerakan anak sekolah sering bersamaan dengan orang tuanya. Artinya, aktivitas antar-jemput tetap akan terjadi dan tentu saja membutuhkan BBM.
Dengan demikian, estimasi penghematan konsumsi BBM 20% agaknya terlalu optimis. Oleh sebab itu, kebijakan WFH untuk pegawai, khususnya ASN tersebut kiranya harus memiliki rambu-rambu yang jelas. Dan perlu ada kalkulasi yang lebih detil agar keputusan yang dibuat bisa lebih strategis, berlaku untuk spesifikasi-spesifikasi pekerjaan dan pegawai serta sektor ekonomi yang benar-benar dapat berkontribusi pada penghematan energi. Singkatnya, WFH perlu dilihat secara lengkap mencakup BBM transportasi, penggunaan listrik di rumah tangga, tidak terkecuali produktivitas kerja.
Ini juga harus disertai dengan keyakinan bahwa kebijakan WFH hanyalah temporer dan bukan langkah utama untuk mengatasi problem ketahanan ekonomi seperti yang dihadapi sekarang. Kendati bisa berguna, WFH tetaplah bukan solusi struktural, apalagi ketika kekakuan anggaran justru mempersempit ruang manuver kebijakan yang lebih fundamental.
