Anggaran Rp22,6 Miliar Digelontorkan untuk Permukiman Samosir, Pemerintah Targetkan Hunian Layak dan Lingkungan Tertata

Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar pada tahun 2026 untuk meningkatkan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas permukiman sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Ia mengungkapkan, "Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Samosir."

Rincian anggaran tersebut meliputi Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi.

Sebesar Rp11,1 miliar lainnya dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Samosir.

Program penataan kawasan kumuh dan BSPS menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak, sehat, dan aman.

Program ini juga bertujuan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Pemerintah optimistis alokasi anggaran ini dapat mendorong pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Kementerian PKP mengalokasikan 19.668 unit BSPS untuk wilayah Sumatera Utara yang tersebar di berbagai kawasan.

Rincian alokasi tersebut mencakup 8.825 unit di wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di kawasan perkotaan.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak huni, sehat, dan aman.

Secara nasional, program BSPS menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia.

Program ini ditujukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.