Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji berjalan sesuai ketentuan di tengah meningkatnya kebutuhan energi pascalibur Lebaran 2026.
Namun, di balik klaim kelancaran tersebut, penguatan pengawasan dan transparansi distribusi dinilai menjadi aspek krusial yang perlu terus diperhatikan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, pemerintah daerah bersama pelaku usaha energi telah menyepakati peningkatan koordinasi untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi. Dia menegaskan, distribusi BBM dan elpiji harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di tingkat masyarakat.
“Komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus diperkuat. Tantangan ke depan membutuhkan respons cepat dan antisipasi sejak dini,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah tingginya sensitivitas publik terhadap distribusi energi, terutama elpiji subsidi atau LPG 3 kg yang kerap mengalami ketidaktepatan sasaran.
"Kami dituntut tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga mengawasi rantai distribusi agar tidak terjadi penyelewengan," kata Syakur.
Baca Juga
- Pemerintah Klaim Kebijakan WFH Bisa Hemat BBM 20%, Pengamat Bilang Begini
- Kadin Sebut WFH Bisa Efektif Hemat BBM saat Krisis Energi, Asalkan...
- Komdigi Ungkap Hoaks Siaga 1 TNI hingga Isu BBM Rp16.000
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DPC Kabupaten Garut Ida Hidayatulloh menekankan pelaku usaha, termasuk pengelola SPBU dan agen elpiji, memegang peran strategis sebagai ujung tombak distribusi energi.
Menurutnya, integritas dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan. Ia pun mengakui distribusi energi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut keadilan akses bagi masyarakat.
“Kami mendorong seluruh anggota untuk menjaga profesionalisme dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” katanya.
Meski demikian, tantangan di lapangan masih berpotensi muncul, terutama terkait disparitas harga dan distribusi elpiji bersubsidi. Tanpa pengawasan ketat, celah penyimpangan dapat terjadi, mulai dari penimbunan hingga distribusi tidak tepat sasaran.
Sementara itu, perwakilan Pertamina, Jamal Bachtiar, melaporkan bahwa selama periode Satuan Tugas (Satgas) Lebaran yang berlangsung dari H-14 hingga H+14, penyaluran BBM dan elpiji di Kabupaten Garut berjalan lancar. Ia memastikan stok energi dalam kondisi aman hingga akhir masa satgas pada 1 April 2026.
“Secara umum penyaluran berjalan lancar dan stok mencukupi. Kami juga membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi tetap terjaga,” ujarnya.
Klaim kelancaran distribusi ini menjadi indikator positif bagi stabilitas ekonomi daerah, mengingat energi merupakan komponen vital dalam aktivitas produksi, distribusi barang hingga mobilitas masyarakat. Gangguan pasokan berpotensi memicu kenaikan harga barang dan menekan daya beli.
