Pemerintah Jepang tengah mengkaji langkah tak biasa untuk menahan pelemahan yen, yakni masuk ke pasar berjangka minyak. Rencana ini muncul di tengah menurunnya efektivitas instrumen kebijakan konvensional dalam menghadapi tekanan inflasi yang masih tinggi.
Mengutip Reuters, proposal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan detailnya belum sepenuhnya jelas. Namun, wacana ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran otoritas di Tokyo terhadap pergerakan yen yang terus melemah terhadap dolar AS.
Para pembuat kebijakan mulai melihat lonjakan harga energi yang bersifat spekulatif sebagai salah satu pendorong utama pelemahan yen. Kondisi ini dinilai tidak lagi bisa diatasi hanya dengan pelonggaran moneter atau intervensi verbal seperti yang selama ini dilakukan.
Meski demikian, sejumlah analis meragukan efektivitas langkah tersebut. Mereka menilai pelemahan yen saat ini lebih dipengaruhi oleh penguatan dolar AS, bukan semata karena spekulasi terhadap mata uang Jepang.
"Pemerintah harus menyadari bahwa dampaknya pasti bersifat sementara," kata Shota Ryu, Ahli Strategi FX di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
"Mereka kemungkinan besar akan menggunakannya terutama untuk mengulur waktu hingga situasi di Timur Tengah membaik,” tambahnya.
Sumber Reuters menyebut Pemerintah Jepang mempertimbangkan intervensi di pasar berjangka minyak mentah seiring lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Dalam skema yang dibahas, Jepang akan memanfaatkan cadangan devisa sekitar USD 1,4 triliun untuk mengambil posisi jual (short) di kontrak berjangka minyak untuk menekan harga.
Dengan menurunkan harga minyak, permintaan dolar untuk transaksi energi diharapkan ikut mereda, sehingga tekanan terhadap yen dapat berkurang. Pergerakan pasar minyak dan mata uang memang belakangan cenderung searah, terutama saat konflik global mendorong harga minyak naik dan meningkatkan permintaan dolar sebagai aset safe-haven.
Secara regulasi, Jepang memiliki ruang untuk menggunakan cadangan devisanya dalam pasar berjangka, selama tujuannya untuk menstabilkan mata uang. Meski begitu, belum ada kesepakatan final di dalam pemerintahan terkait kelayakan kebijakan ini.
"Saya pribadi ragu apakah hal itu akan berarti apa-apa jika Jepang melakukannya sendiri," kata salah satu sumber pemerintah, menyoroti pentingnya koordinasi internasional agar intervensi bisa efektif.
Langkah nonkonvensional ini mencerminkan kekhawatiran bahwa intervensi tradisional di pasar valuta asing mungkin tidak cukup ampuh dalam kondisi saat ini. Lonjakan permintaan dolar yang dipicu konflik geopolitik dinilai bisa mengurangi dampak dari pembelian yen secara langsung.
Sinyal perubahan pendekatan ini juga terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Satsuki Katayama yang mulai menyoroti pergerakan spekulatif di pasar minyak sebagai faktor yang mempengaruhi nilai tukar.
"Pemerintah Jepang bertekad untuk mengambil tindakan menyeluruh setiap saat dan di semua lini," katanya.
Meski opsi intervensi terbuka, belum ada kepastian platform mana yang akan digunakan, apakah di pasar berjangka minyak utama seperti NYMEX atau ICE.
Sejumlah analis tetap skeptis. CEO Yuri Group, Yuriy Humber, menilai langkah tersebut hanya akan berdampak jangka pendek.
"Strategi pemerintah kemungkinan besar lebih ditujukan untuk meredam volatilitas jangka pendek. Tidak mungkin merekayasa secara finansial jalan keluar dari guncangan harga minyak fisik," ujarnya.
Selain itu, intervensi semacam ini juga berisiko tinggi. Posisi jual besar di pasar minyak dapat menimbulkan kerugian jika harga energi terus naik. Dalam intervensi sebelumnya di pasar valuta asing, Jepang bahkan harus menggelontorkan lebih dari 10 miliar dolar AS per aksi pada 2024.
Analis pasar IG, Tony Sycamore, memperkirakan Jepang perlu mengeluarkan setidaknya 10 hingga 20 miliar dolar AS agar dampaknya terasa.
"Saya rasa hal itu sama sekali tidak masuk akal, terlepas dari apakah Jepang melakukannya sendiri atau bekerja sama dengan negara lain. Kunci dari semua ini adalah membuka Selat Hormuz," kata Sycamore.
