Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan sebuah "rencana aksi" untuk membantu Kuba yang sedang dilanda krisis, yang mencakup pelacakan penggunaan bahan bakar, di tengah pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) agar sumber energi dapat digunakan untuk bantuan kemanusiaan, kata seorang pejabat pada Rabu (25/3).
Rencana senilai US$94,1 juta (sekitar Rp1,50 triliun) itu diusulkan untuk menjaga layanan penting tetap berjalan bagi kelompok masyarakat paling rentan di negara tersebut, kata Francisco Pichon, koordinator PBB di Kuba.
Mengapa Kuba alami krisis energi?"Jika situasi saat ini berlanjut dan cadangan bahan bakar negara habis, kami khawatir akan terjadi kemunduran yang cepat, dengan potensi hilangnya nyawa," katanya kepada jurnalis.
"Kelangsungan dan pelaksanaan rencana aksi ini jelas bergantung pada solusi terkait bahan bakar," tambahnya.
Pada akhir Januari, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang menjual atau menyediakan minyak kepada Kuba, sambil mendorong perubahan model politik di pulau tersebut. Blokade efektif ini memperdalam krisis energi dan ekonomi negara itu.
Dampaknya terasa pada sektor listrik, pariwisata, maskapai penerbangan, hingga fungsi sipil dasar seperti sanitasi. PBB sebelumnya melaporkan bahwa kekurangan listrik dan bahan bakar bahkan menyebabkan ribuan operasi medis dibatalkan serta memburuknya kualitas udara, karena masyarakat terpaksa membakar kayu untuk memasak.
PBB kini sedang berdiskusi dengan Washington agar bahan bakar dapat digunakan untuk tujuan kemanusiaan.
Pichon mengatakan rencana yang diusulkan tersebut mencakup "model pelacakan bahan bakar" untuk "mencoba mencapai kesepakatan, sebuah jalur untuk mendapatkan akses terhadap bahan bakar."
AS dalam tahap awal pembicaraan dengan KubaWashington dan Havana saat ini berada pada tahap awal pembicaraan, kata Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel pada Rabu (25/3), seraya menambahkan bahwa mantan pemimpin Kuba Raúl Castro juga terlibat.
Díaz-Canel membahas keterlibatan Castro dalam sebuah wawancara dengan pemimpin kiri Spanyol Pablo Iglesias, yang dipublikasikan oleh media pemerintah.
"Pertama, kita harus membangun saluran dialog. Kemudian kita harus membangun agenda kepentingan bersama bagi para pihak, dan para pihak harus menunjukkan niat untuk maju serta benar-benar berkomitmen pada program yang didasarkan pada pembahasan agenda tersebut," kata Díaz-Canel kepada Iglesias.
Pemerintahan Trump menuntut agar Kuba membebaskan tahanan politik serta bergerak menuju liberalisasi politik dan ekonomi sebagai imbalan atas penghentian blokade.
Trump tidak menyembunyikan keinginannya untuk melakukan perubahan rezim di Kuba, dan bahkan pernah mengemukakan kemungkinan "pengambilalihan secara bersahabat" terhadap pulau tersebut. Baru-baru ini, ia juga mengatakan akan merasa "terhormat untuk mengambil alih Kuba, segera."
Raúl Castro, saudara Fidel Castro yang kini berusia 94 tahun, masih dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di negara itu.
Ketika ditanya apakah Castro akan memiliki peran dalam upaya dialog tersebut, Díaz-Canel mengatakan, "Mereka juga mencoba berspekulasi bahwa ada perpecahan dalam kepemimpinan revolusi."
Castro, kata dia, "adalah salah satu tokoh yang bersama saya dan bekerja sama dengan cabang lain dari Partai (Komunis), pemerintah, dan negara, telah membimbing bagaimana kami harus menjalankan proses dialog ini, jika dialog tersebut benar-benar terjadi."
Meksiko akan mempertahankan kerja sama dokter KubaDalam perkembangan lain terkait Kuba, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Rabu (25/3) mengatakan negaranya akan tetap mempertahankan perjanjian bilateral dengan negara pulau tersebut yang memungkinkan dokter Kuba bekerja di Meksiko.
"Ini adalah perjanjian bilateral yang sangat membantu Meksiko," kata Sheinbaum kepada jurnalis.
Hal ini terjadi ketika beberapa negara lain di kawasan tersebut menghentikan perjanjian serupa setelah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang lahir di AS dari orang tua asal Kuba, menyebut program tersebut sebagai "bentuk perdagangan manusia."
Menanggapi pernyataan Sheinbaum, Gedung Putih merujuk pada pernyataan Rubio pada Juni 2025 ketika AS mengumumkan pembatasan terhadap pejabat Amerika Tengah yang memiliki hubungan dengan apa yang disebut Kuba sebagai "skema kerja paksa."
Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
