Menilik Nasib Ekspor CPO Saat Konflik Timur Tengah Memanas

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia kian menghadapi tekanan seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi global.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

Pungutan Ekspor Harus Dikaji

Di tengah ketidakpastian tersebut, kebijakan domestik berupa kenaikan pungutan ekspor justru dinilai berpotensi menambah beban sektor hulu, khususnya petani sawit.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak kenaikan tarif pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

Namun demikian, SPKS menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada petani karena berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat produsen. Ketua Umum SPKS Sabarudin menegaskan bahwa kenaikan pungutan ekspor akan berdampak langsung terhadap penurunan harga jual hasil kebun petani.

“Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut,” ujar Sabarudin, Minggu (15/3/2026).

Menurut dia, dampak penurunan harga TBS bukan sekadar asumsi, melainkan telah didukung oleh kajian akademis. SPKS merujuk pada hasil riset Prananta Center Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menekan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram.

Dengan kenaikan tarif sebesar 2,5% seperti yang direncanakan pemerintah, maka penurunan harga TBS di tingkat petani diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram. Angka ini dinilai cukup signifikan, mengingat margin keuntungan petani pada dasarnya sudah relatif tipis.

“Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” katanya.

Tekanan terhadap harga TBS tersebut terjadi di saat yang kurang tepat. Pasalnya, petani sawit juga tengah menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk hingga kebutuhan operasional kebun lainnya. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak petani dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut memperparah situasi melalui jalur yang berbeda, yakni kenaikan harga minyak dunia. Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan biaya logistik dan distribusi ekspor, sehingga dapat menekan daya saing CPO Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, sektor sawit menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi domestik maupun global.

Ancaman Kerugian Triliunan dan Risiko Daya Saing Ekspor

SPKS memperingatkan bahwa dampak kebijakan kenaikan pungutan ekspor tidak hanya dirasakan pada level individu petani, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala nasional.

Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, penurunan harga TBS secara agregat dapat menyebabkan kerugian petani sawit mencapai Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan.

Jika kondisi ini berlangsung secara konsisten, maka total kerugian dalam setahun dapat menembus kisaran Rp1,2 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya kontribusi sektor sawit rakyat terhadap perekonomian nasional sekaligus menunjukkan tingginya sensitivitas sektor ini terhadap kebijakan fiskal.

Menurut SPKS, tekanan berlapis yang dihadapi petani saat ini berisiko menurunkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas pasokan bahan baku industri sawit nasional, termasuk untuk kebutuhan ekspor maupun program biodiesel dalam negeri.

“Kebijakan ini justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Sabarudin.

Lebih lanjut, SPKS menilai bahwa kebijakan peningkatan pungutan ekspor perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan distorsi pada rantai nilai industri sawit. Meskipun tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mendukung program energi terbarukan melalui biodiesel, implementasinya dinilai tidak boleh mengorbankan sektor hulu.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara kepentingan hilirisasi dan perlindungan petani menjadi semakin krusial. Apalagi, konflik di Timur Tengah berpotensi memperpanjang volatilitas harga energi dan memperburuk kondisi perdagangan komoditas global.