Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mengubah peta geopolitik Timur Tengah, tetapi juga memicu krisis energi global yang dampaknya dirasakan hingga ke berbagai belahan dunia. Dalam beberapa pekan sejak konflik pecah pada akhir Februari 2026, gangguan terhadap pasokan minyak dan gas telah menciptakan tekanan besar terhadap ekonomi global, mengingat kawasan Teluk merupakan jantung distribusi energi dunia (The New York Times, 2026; BBC, 2026).
Salah satu faktor utama yang memperparah krisis adalah terganggunya jalur distribusi energi di Selat Hormuz—jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global setiap harinya. Penurunan lalu lintas kapal tanker dalam periode awal konflik membuat pasokan energi global tersendat secara drastis, memperkuat tekanan pada pasar energi internasional (BBC, 2026).
Dampaknya terlihat jelas pada lonjakan harga energi: harga minyak mentah dunia (Brent) sempat melonjak di atas 100 dolar AS per barel, bahkan mendekati 120 dolar pada puncak eskalasi. Secara keseluruhan, kenaikan harga minyak mencapai lebih dari 40 persen sejak awal konflik, sementara harga LNG meningkat tajam akibat kekhawatiran gangguan pasokan (The New York Times, 2026). Kondisi ini mengingatkan pada krisis energi 1970-an (Oil Shock) dan menandai tekanan serius terhadap ekonomi global.
Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga merambat ke sektor lain seperti transportasi, industri, hingga pangan. Biaya logistik meningkat, harga barang ikut terdorong naik, dan inflasi menjadi ancaman nyata di berbagai negara. Dalam situasi ini, banyak negara mulai mengadopsi strategi darurat sekaligus jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi mereka.
Respons Negara-negara di DuniaDi Eropa, negara seperti Jerman kembali membuka wacana perluasan energi nuklir dan mempercepat investasi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi (Reuters, 2026). Sementara itu, Prancis yang memiliki basis energi nuklir kuat justru meningkatkan perannya dalam stabilisasi energi regional melalui ekspor listrik (IEA, 2026).
Di Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan mengambil langkah cepat dengan melepaskan cadangan minyak strategis serta meningkatkan kontrak impor dari pemasok alternatif seperti Australia dan Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan domestik tetap stabil di tengah volatilitas global (BBC, 2026).
Di kawasan Asia Tenggara, strategi yang diambil cenderung lebih adaptif terhadap keterbatasan sumber daya. Filipina memperluas subsidi bahan bakar untuk sektor transportasi publik dan mempercepat pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, guna menekan ketergantungan impor (Reuters, 2026).
Pemerintah Filipina juga mendorong efisiensi energi di sektor industri sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global, melalui kebijakan 4 hari kerja dalam seminggu bagi para pegawai dan karyawan instansi pemerintah dan sektor strategis.
Sementara itu, Tailan memilih pendekatan diversifikasi pasokan dengan meningkatkan impor LNG dan memperkuat kerja sama energi regional di ASEAN. Tailan juga mempercepat proyek energi alternatif—termasuk bioenergi dan kendaraan listrik—sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada minyak mentah (BBC, 2026).
Contoh lain datang dari India, yang meningkatkan pembelian minyak dari Rusia serta negara-negara non-Timur Tengah untuk mengamankan pasokan dengan harga lebih stabil. Meskipun dalam pembahasan yang lebih detail, India cenderung merugi ketika memutuskan untuk membeli gas dari Rusia setelah menunjukkan kedekatan dengan Israel—akan tetapi hal ini merupakan pembahasan tersendiri—bagaimanapun, kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara berkembang besar mencoba menavigasi krisis dengan fleksibilitas geopolitik (The New York Times, 2026).
Sementara itu, Indonesia menghadapi tekanan serupa sebagai negara importir minyak. Kenaikan harga global berdampak pada beban subsidi energi dan potensi penyesuaian harga bahan bakar domestik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkuat program biodiesel (B35), memperluas energi terbarukan, dan mendorong efisiensi energi nasional (Kementerian ESDM, 2026).
Melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah juga mewacanakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu—terdapat pelaksanaan aktivitas bekerja dari rumah. Namun, rasa was-was tetap ada karena dalam konteks rentang waktu kebutuhan dan persediaan energi, Indonesia tetap rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga bahan bakar energi global.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa durasi konflik akan menjadi faktor kunci. Jika ketegangan mereda dalam waktu kurang dari tiga bulan, pasar energi diperkirakan akan stabil secara bertahap. Namun, jika konflik berlarut-larut, harga minyak berpotensi menembus 130 hingga 150 dolar AS per barel, dengan dampak lanjutan berupa inflasi global dan perlambatan ekonomi (IEA, 2026).
Lebih jauh, krisis ini juga mempercepat tren transisi energi global. Banyak negara mulai melihat ketergantungan pada energi fosil sebagai risiko strategis, sehingga investasi pada energi bersih semakin dipercepat. Meski demikian, transisi ini membutuhkan waktu, sehingga dunia masih akan menghadapi ketidakpastian energi dalam jangka menengah.
Pada tahun 2026 ini, perang Iran menunjukkan bagaimana konflik geopolitik dapat memicu efek domino global melalui sektor energi. Dalam sistem yang sangat terhubung, gangguan di satu titik strategis, seperti Selat Hormuz, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, selama konflik belum mereda, krisis energi global masih akan menjadi bayang-bayang yang sulit dihindari.
