REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka akan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkab Majalengka. Kebijakan itu akan berlaku setiap Senin.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menjelaskan, penerapan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat, menyusul dinamika global terkait konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi.
- Pemkot Cimahi Beri Sanksi kepada ASN yang Bolos di Hari Pertama Kerja Pascalibur Lebaran
- Minta Maaf di Hari Lebaran KDM: ASN tak Usah Datang ke Saya, Lebih Baik Silaturahim dengan Keluarga
- Pemkot Bandung Pastikan Beri THR dan Gaji ke-13 untuk ASN, Termasuk PPPK Paruh Waktu
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi global, khususnya dampak pada sektor energi, sehingga perlu ada efisiensi, termasuk dalam pola kerja ASN,” ujar Eman, dalam acara halal bihalal yang digelar di Lapangan Tenis Setda Majalengka, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, kebijakan WFH diharapkan dapat mengurangi mobilitas dan konsumsi energi. Namun tanpa mengurangi produktivitas kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Majalengka.
.rec-desc {padding: 7px !important;}"WFH ini bukan berarti libur tapi bekerja di rumah. Jadi nanti pejabatnya memberikan perintah untuk melakukan kerja sesuai dengan bidangnya masing - masing," jelas Eman.
Meski demikian, Eman menegaskan, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, terutama pada unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, Eman juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menyikapi kebijakan tersebut. Ia memastikan kondisi di daerah tetap aman dan terkendali.
“Kami minta masyarakat tidak perlu panik. Ini adalah langkah antisipatif dan efisiensi, bukan karena kondisi darurat di daerah,” tegasnya.
Selain pemberlakuan WFH, Pemkab Majalengka juga akan melakukan langkah efisiensi lainnya. Seperti pengurangan perjalanan dinas serta pembatasan kegiatan seremonial di lingkungan pemerintahan.
Pemkab Majalengka akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan itu untuk memastikan efektivitasnya. Tak hanya dari sisi kinerja ASN, namun juga pelayanan publik kepada masyarakat.
