Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, khususnya pada sejumlah rumah sakit daerah yang menjadi fokus pembenahan. Penegasan ini disampaikan usai pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura.
Ribka menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan bersama berbagai pihak terkait.
"Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua," kata Ribka, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari terdapat sejumlah permasalahan utama yang perlu segera ditindaklanjuti, meliputi status sertifikat tanah, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen. Ia menambahkan hal-hal tersebut akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Lebih lanjut, Ribka menyampaikan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.
"Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari," ujarnya.
Ribka menjelaskan setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola. RSUP Dr. Sardjito merekomendasikan agar masing-masing rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta, meliputi direktur, bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang, bagian keuangan beserta staf, SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.
"Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana," ujarnya.
Menurutnya, bimtek yang saat ini dilakukan secara daring akan lebih efektif jika dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara luring selama minimal dua hari dinilai lebih optimal dalam mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.
Terkait dukungan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta, termasuk penyediaan penginapan dan transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.
"Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan," jelasnya.
Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Dukungan juga datang dari RSUP Dr. Sardjito yang mendorong agar program ini segera direalisasikan.
"Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan," tutupnya.
(akd/ega)
