Iran Berencana Tarik Pungutan Biaya bagi Kapal Melintas Selat Hormuz

Teheran: Pemerintah Iran dilaporkan sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengenakan tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Langkah ini diambil di tengah lumpuhnya lalu lintas pelayaran global akibat perang antara koalisi Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang telah memasuki minggu keempat.

Kantor berita Fars melaporkan bahwa draf RUU tersebut ditargetkan selesai pekan depan untuk segera diserahkan ke parlemen. Pungutan biaya ini diklaim sebagai kompensasi atas jaminan keamanan dan upaya untuk meresmikan pengawasan penuh Iran terhadap jalur pelayaran vital tersebut.

Blokade dan gangguan keamanan di Selat Hormuz telah memicu krisis energi global yang signifikan. Mengingat jalur ini merupakan rute utama distribusi minyak dunia, pasar bereaksi keras terhadap ketidakpastian yang terjadi.

Minyak mentah jenis Brent melonjak lebih dari tiga persen ke angka USD165,65 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) naik 3,6 persen menjadi USD93,59 per barel. Laporan media menyebutkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Iran diduga telah memungut biaya besar secara informal kepada kapal-kapal yang ingin melewati kemacetan lalu lintas di perairan tersebut.

Rencana Iran untuk mengoperasikan gerbang tol di Selat Hormuz mendapat kritik tajam dari pengamat energi internasional. Karen Young, peneliti senior di Columbia University, mengatakan bahwa negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman tidak akan menoleransi kebijakan tersebut.

"Kesepakatan bilateral atau sampingan terkait kemampuan transit dengan Iran dalam jangka panjang tidak akan dapat diterima oleh negara-negara eksportir lain di kawasan ini," ujar Young kepada CNBC, Jumat, 27 Maret 2026.

Hingga memasuki minggu kelima konflik, Washington dan Teheran masih memberikan pesan yang kontradiktif mengenai upaya perdamaian. Presiden Donald Trump dilaporkan telah mengirimkan 15 poin rencana perdamaian, sementara media pemerintah Teheran mengatakan bahwa para pejabat telah menolak proposal tersebut pada Rabu malam.

Rencana pengenaan tarif ini dipandang oleh banyak analis sebagai alat tawar-menawar politik Iran untuk memperkuat posisi kedaulatan mereka atas Selat Hormuz, sekaligus menambah tekanan ekonomi terhadap negara-negara Barat yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk.

(Kelvin Yurcel)