JAKARTA, KOMPAS – Sektor peternakan berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan gizi, serta pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Namun, berbagai tantangan harus dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya, tekanan pada lingkungan, hingga dampak perubahan iklim.
Karena itu, pengelolaan industri peternakan perlu diarahkan agar berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian tersebut.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria di sela-sela acara “International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation” di Jakarta, Jumat (27/3/2026) mengatakan, pemanfaatan inovasi dan teknologi memungkinkan industri peternakan berjalan secara berkelanjutan.
“Sektor peternakan sering dituduh sebagai penyumbang dampak perubahan iklim akibat emisi gas metana yang dihasilkan. Akan tetapi, kita bisa, dengan riset dan inovasi, mengurangi gas metana yang dihasilkan. Dengan riset inovasi kita bisa mengantisipasi perubahan iklim sekaligus mencapai ketahanan pangan,” ujarnya.
Arif menjelaskan, berbagai inovasi telah dikembangkan dalam sektor peternakan. Itu seperti inovasi bibit ternak unggul untuk meningkatkan produksi susu dan hasil ternak lainnya, serta inovasi pengelolaan limbah ternak secara terpadu.
Selain itu, ia juga mendorong transformasi sektor peternakan yang berbasis sains, inklusif, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal itu setidaknya dapat dilakukan lewat penilaian siklus hidup (LCA), pemodelan lingkungan dan ekonomi terintegrasi, sistem peternakan berbasis data dan digital, serta rantai pasok berkelanjutan.
“Mari kita selaraskan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan investasi untuk mengubah sektor peternakan menjadi penggerak ketahanan gizi global dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Arif.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Nunung Nuryartono mengatakan, sains harus menjadi dasar utama pada setiap pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam pengembangan sektor peternakan. Kebijakan publik perlu disusun berdasarkan bukti ilmiah agar menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Menurut dia, penguatan riset dan jejaring ilmu pengetahuan menjadi kunci untuk mendukung kebijakan yang efisien dan aplikatif di masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan pun diharapkan bisa lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika ekologi.
Dalam penerapan transformasi peternakan berkelanjutan, penguatan ekosistem kebijakan telah disusun lewat penerapan pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture) dan perlindungan keanekaragaman hayati. Ekosistem tersebut kemudian didukung dengan pondasi ilmiah yang kuat, termasuk pengembangan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi.
Sains dan inovasi menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan, gizi, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
“Setiap kebijakan dan aktivitas harus memiliki indikator yang jelas dan terukur, seperti capaian penurunan emisi metana dan peningkatan ketahanan pangan. Tanpa itu, kita tidak dapat menilai efektivitasnya,” ujar Nunung.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Direktur Jenderal FAO (Food and Agriculture Organization), Thanawat Tiensin menyampaikan, sektor peternakan memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan pangan, peningkatan gizi, serta pendorong perekonomian masyarakat.
Meski begitu, ia menuturkan, sektor peternakan juga dihadapkan dengan berbagai tantangan yang kian kompleks. Permintaan produk pangan hewani semakin meningkat. Di lain sisi, dampak perubahan iklim, penyakit pada hewan, serta tekanan pada lingkungan juga semakin besar.
Itu sebabnya, transformasi di sektor peternakan sangat diperlukan. Pendekatan One Health yang mencakup kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan juga harus dijalankan dengan baik. Dengan begitu, risiko penyakit, resistensi antimikroba, serta tantangan iklim dapat dicegah secara optimal.
“Dunia membutuhkan visi bersama, tanggung jawab kolektif, dan pendekatan One Health sebagai solusi menyeluruh untuk transformasi peternakan yang berkelanjutan. Sains dan inovasi menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan, gizi, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat,” tutur Thanawat.
FAO pun telah mendorong penerapan Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM) dan Livestock Environmental Assessment and Performance (LEAP). GLEAM merupakan model penilaian untuk menilai dampak lingkungan dari produksi ternak, seperti emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, penggunaan lahan dan air, serta penggunaan teknologi dalam produksi ternak.
Sementara LEAP merupakan pedoman untuk menilai kinerja lingkungan dan keberlanjutan dalam sistem peternakan. Lewat pedoman ini, peternak dapat memiliki panduan teknis dan metodologi standar untuk menilai dampak lingkungan serta mempraktikkan prinsip keberlanjutan seperti penerapan ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah ternak.
Asisten Perwakilan FAO Indonesia, Ageng Herianto, mengatakan, Indonesia dapat mengadopsi penerapan peternakan berkelanjutan yang sudah diterapkan di beberapa negara di Eropa. Limbah sebagai masalah utama dari peternakan dapat diolah kembali menjadi pupuk organik untuk pertanian dalam sistem ekonomi sirkular.
Di Indonesia, sistem tersebut sudah berjalan tetapi belum optimal, terutama pada industri peternakan skala kecil. Peternak skala kecil masih belum memiliki akses pada teknologi yang dibutuhkan.
“Industri besar umumnya sudah mampu mengadopsi teknologi, namun belum pada peternak skala kecil. Karena itu, dukungan pemerintah dan sektor lain dibutuhkan terutama lewat regulasi yang memadai, akses terhadap teknologi sederhana, dan insentif untuk penerapan inovasi,” kata Ageng.
