Jakarta: Mudik Lebaran 2026 akan segera berakhir, tapi ada satu fenomena yang tetap terjadi: kendaraan pribadi masih mendominasi Mudik Lebaran tahun ini.
Budi Setiyono, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, menyebut, dominasi kendaraan pribadi menjadi indikator bahwa transportasi publik belum menjadi tulang punggung moda mobilitas nasional, bahkan dalam situasi ekstrem seperti mudik.
"Ini tidak hanya menciptakan kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, memperbesar konsumsi energi, penyebaran penyakit, dan menambah biaya sosial secara keseluruhan," ujar Budi, dalam keterangan resminya, Jumat, 23 Maret 2026.
Baca Juga :
Jumlah Pemudik Angkutan Umum Naik 8,58 Persen"Dengan struktur mobilitas yang sama seperti saat ini, lonjakan tersebut dapat mendorong sistem transportasi ke titik jenuh. Risiko “gridlock” atau kelumpuhan total di jalur-jalur utama bukan lagi sekadar skenario hipotetis, melainkan kemungkinan nyata," jelasnya.
Budi mengungkapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk kemacetan. Waktu tempuh yang membengkak akan menurunkan produktivitas nasional, biaya logistik meningkat, dan tekanan terhadap layanan publik—termasuk ketersediaan bahan bakar, kesehatan dan keselamatan—akan semakin besar.
"Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi krisis mobilitas musiman yang berulang setiap tahun," terangnya.
Dia menyebut, Indonesia perlu secara serius menjadikan transportasi publik sebagai prioritas utama. Bukan hanya soal menambah jumlah kereta atau bus, tetapi juga memastikan keterjangkauan, kenyamanan, efisiensi dan integrasi antarmoda.
Selain itu, lanjut dia, perlu kebijakan untuk mendistribusikan arus mudik secara lebih merata dalam dimensi waktu. Fleksibilitas cuti, insentif perjalanan di luar puncak, serta pengaturan jadwal kerja dapat membantu mengurangi penumpukan pada hari-hari tertentu.
Kereta Api. Foto Metrotvnews.com
"Tanpa perubahan signifikan di sektor ini, ketergantungan pada kendaraan pribadi akan terus berlanjut," katanya.
Budi menekankan, paling fundamental, adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Selama peluang kerja dan kualitas hidup masih terpusat di kota besar, arus migrasi akan terus terjadi, dan mudik akan tetap menjadi fenomena massal dengan skala yang semakin besar.
"Solusi mudik tidak bisa hanya dicari di jalan tol atau rekayasa lalu lintas. Ia harus dimulai dari perubahan struktur ekonomi dan tata ruang nasional," ucapnya.
