KOMPAS.com – Pemerintah menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pembangunan huntap di Tapsel merupakan salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.
"Ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Hal itu disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).
Dia menjelaskan, percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama.
Baca juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera
Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address), lengkap dengan tingkat kerusakan.
Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik sebelum masuk ke tahap pembangunan yang melibatkan berbagai pihak.
Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Kerja cepat di TapselPada kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
Kecepatan dan kelengkapan data itu turut mempercepat pencairan bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan selama masa pengungsian.
Baca juga: Cara Satgas PRR Pastikan Bantuan Hunian bagi Penyintas Bencana Tepat Guna dan Tepat Sasaran
Selain itu, warga terdampak juga menerima bantuan lain, seperti Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp 3 juta, serta stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta.
"Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat]," jelas Tito.
Menurutnya, keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Tito mendorong pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk meniru kecepatan dan akurasi pendataan berbasis nama dan alamat.
Dia menegaskan, pendataan yang cepat sangat krusial mengingat dampak bencana mencakup 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumut.
Baca juga: Pembangunan Huntap Korban Banjir Sumatera: Dapat Dana Rp 60 Juta atau Dibangunkan Pemerintah
"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, dan BNPB serta Menteri PKP Bang Ara (panggilan Maruarar Sirait) bisa segera bergerak," jelas Tito.
Sebagai informasi, pemerintah menyediakan tiga skema pembangunan huntap sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ oleh BNPB, huntap komunal oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
