Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menekankan agar pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat pendataan kerusakan rumah yang terdampak bencana, baik kategori ringan, sedang, maupun berat.
Langkah ini dinilai krusial guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat waktu, sehingga hak-hak korban bencana dapat segera terpenuhi.
"Kalau seandainya enggak ada klasifikasi ringan, sedang, berat tadi, dana bantuan enggak bisa disalurkan," ujar Tito dalam kegiatan peninjauan Hunian Tetap (Huntap) Tapanuli Tengah di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Jumat (27/3).
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, masyarakat dengan rumah rusak ringan berhak menerima bantuan sebesar Rp 15 juta, sementara kategori rusak sedang memperoleh Rp 30 juta.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang meliputi jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 15.000 per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp 3 juta, serta bantuan ekonomi senilai Rp 5 juta.
Untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut, Tito menginstruksikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu agar segera membentuk tim khusus pendataan yang melibatkan BPBD, Dinas Sosial, dan Dukcapil, dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Tim tersebut diminta turun langsung ke lapangan dengan dukungan anggaran yang memadai, serta menargetkan penyelesaian pendataan dalam waktu satu minggu.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menghambat percepatan penanganan bencana. Ia juga meminta kepala daerah agar tidak ragu mengevaluasi, bahkan melaporkan pejabat yang tidak mendukung proses tersebut.
“Ini adalah situasi bencana, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial menyatakan kesiapan penuh untuk merealisasikan pembangunan serta penyaluran bantuan. Saat ini, pelaksanaan pembangunan fisik, termasuk huntap, masih menunggu kelengkapan data yang valid serta penyediaan lahan yang sah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
