MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan pemerintahannya tengah menanti respons resmi dari Iran terkait proposal perdamaian 15 poin yang diajukan pemerintahan Trump. Meski komunikasi informal telah terjalin, AS masih membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang akan mewakili Teheran di meja perundingan.
“Kami belum menerimanya (jawaban resmi). Dengar, kami telah menerima pesan-pesan. Ada pertukaran pesan dan indikasi dari sistem pemerintahan Iran, atau apa pun yang tersisa darinya, tentang kesediaan untuk membicarakan hal-hal tertentu,” ujar Rubio kepada CNN.
Ketidakpastian Delegasi IranKondisi internal rezim Iran yang terguncang akibat serangan AS dan Israel menjadi kendala utama. Banyak pemimpin senior dilaporkan tewas, sehingga AS masih menunggu kepastian mengenai sosok yang memiliki otoritas untuk bernegosiasi.
Baca juga : Donald Trump Jadwalkan Kunjungan Bersejarah ke Tiongkok 14 Mei usai Tertunda Perang Iran
“Siapa orang yang akan kami ajak bicara? Apa yang akan kami bicarakan, dan kapan? Kapan kami akan berbicara?” tegas Rubio. Ia menambahkan bahwa jawaban tersebut bisa datang "kapan saja," bahkan mungkin dalam satu atau dua hari ke depan.
Target Operasi Tanpa Pasukan DaratTerkait perkembangan militer, Rubio menegaskan Amerika Serikat dapat mencapai tujuan utamanya dalam perang ini tanpa perlu mengerahkan pasukan darat. AS berfokus pada pelumpuhan total kekuatan militer Iran agar tidak lagi menjadi ancaman nuklir.
“Kami akan menghancurkan angkatan laut mereka, kami akan menghancurkan angkatan udara mereka, dan kami akan secara signifikan menghancurkan peluncur rudal mereka sehingga mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik hal-hal tersebut untuk mendapatkan senjata nuklir,” kata Rubio. Ia memprediksi perang akan berakhir dalam hitungan minggu, bukan bulan.
Baca juga : Krisis Selat Hormuz, Starmer dan Trump Desak Pembukaan Jalur Energi Dunia
Mengenai pengerahan 1.000 personel tambahan ke Timur Tengah, Rubio menjelaskan bahwa Presiden Donald Trump harus bersiap menghadapi "berbagai kemungkinan darurat," meskipun ia tidak merinci detail skenario tersebut.
Keamanan Selat Hormuz dan Ancaman KelaparanDi sisi lain, Rubio mendesak sekutu di Eropa dan Asia untuk ikut mengamankan Selat Hormuz setelah perang usai. Ia memperingatkan potensi Iran memberlakukan "sistem tarif" ilegal di jalur pelayaran vital tersebut.
“Segera setelah ini berakhir dan tujuan kami tercapai, salah satu tantangan langsung adalah Iran yang mungkin memutuskan untuk menerapkan sistem tarif di Selat Hormuz. Ini tidak hanya ilegal, tapi juga tidak dapat diterima dan berbahaya bagi dunia,” jelasnya usai pertemuan Menlu G7 di Prancis.
Sementara itu, PBB mulai membentuk satuan tugas untuk memastikan distribusi pupuk dan bahan baku tetap berjalan melalui Selat Hormuz guna menghindari krisis pangan global. Juru bicara Sekjen PBB, Stéphane Dujarric, menekankan bahwa langkah ini bukan tentang lalu lintas minyak komersial, melainkan bantuan kemanusiaan.
“Ini adalah pupuk. Jika kita tidak bisa menanam dalam beberapa bulan ke depan, akan ada efek domino berupa kelaparan di masa depan,” tutup Dujarric. (CNN/Z-2)
