JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Khozin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan diterapkan di hari Rabu.
Khozin menegaskan, jika WFH diterapkan di hari Rabu, maka konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bakal menurun, karena para ASN dan pekerja swasta betul-betul bekerja di rumah.
"Agar maksud dan tujuan WFH ini tercapai, sebaiknya pemerintah secara cermat dalam menentukan hari WFH. Usulan WFH di tengah pekan pada hari Rabu patut dipertimbangkan agar target dan tujuan WFH tercapai yakni penurunan konsumsi BBM," ujar Khozin kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2026).
WFH Jumat Berpotensi Long WeekendKhozin menyampaikan, jika hari yang dipilih untuk WFH adalah Jumat, justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan.
Dia menekankan, WFH pada hari Jumat berpotensi berubah menjadi 'long weekend', karena nempel dengan Sabtu dan Minggu.
"Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," ucapnya.
Lebih jauh, Khozin meminta pemerintah juga menjadikan momentum WFH sebagai pengendalian polusi udara dan perbaikan tata kelola transportasi umum.
Baca juga: Pramono Tunggu Instruksi Pusat Soal WFH Satu Hari Sepekan
Dengan demikian, kata dia, skema kebijakan WFH mesti sesuai dengan maksud dan tujuan WFH.
"Jumlah hari, pilihan hari, serta daerah mana saja dalam kebijakan WFH mesti dikalkulasi secara presisi untuk mencapai target efisiensi penggunaan BBM dengan tanpa meninggalkan aspek pelayanan publik bagi masyarakat," imbuh Khozin.
Purbaya setuju JumatMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pendekatan pemerintah dalam menilai kebijakan WFH dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek produktivitas dan penerimaan negara.
Terkait skema penerapan, salah satu opsi yang muncul adalah pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan.
Baca juga: Efisiensi DPR: WFH Jumat, Listrik Mati Pukul 18.00, Layanan ke Dewan Tak Berkurang
Hari yang dipilih mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” kata Purbaya, Rabu.
Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan berlaku wajib bagi sektor swasta atau hanya bersifat imbauan.
“Saya enggak tahu. Yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” kata Purbaya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
