Perang, Energi, dan Masa Depan SDGs

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan sekadar eskalasi militer regional. Ia telah berubah menjadi krisis sistemik global yang menguji fondasi ekonomi dunia sekaligus mengguncang komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam konteks ini, perang bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal keberlanjutan. Kegagalan atas komitmen keberlanjutan ini “sakitnya” nanti akan dirasakan oleh seluruh penghuni bumi.

Dunia saat ini menghadapi paradoks besar: di satu sisi, negara-negara berkomitmen mencapai SDGs pada 2030; di sisi lain, realitas geopolitik justru mendorong dunia mundur dari agenda tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam berbagai forum sejak SDG Summit 2023 hingga Sidang Umum PBB 2024, berulang kali mengingatkan bahwa konflik global telah mendorong dunia keluar jalur pencapaian SDGs. Senada dengan itu, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, sejak 2022 secara konsisten menekankan bahwa fragmentasi geopolitik merupakan salah satu risiko terbesar bagi pertumbuhan ekonomi global.

Konflik di Timur Tengah secara langsung menghantam jantung sistem energi global. Kawasan ini merupakan pemasok utama minyak dunia, dan gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga minyak secara signifikan. Minyak mentah berjangka Brent, patokan internasional, ditutup melambung 4,55% menjadi US$104,49 per barel posisi Rabu, 25 Maret 2026. Bahkan, skenario terburuk memperkirakan harga minyak dapat menembus hingga US$150 per barel.

Lebih jauh lagi, krisis ini disebut sebagai salah satu gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah modern, dengan dampak yang menyerupai krisis energi 1970-an. Kenaikan harga energi ini tidak berdiri sendiri—ia menciptakan efek domino terhadap inflasi global, biaya logistik, dan harga pangan.

Konflik geopolitik terbukti meningkatkan risiko keamanan energi global sekaligus menghambat koordinasi aksi iklim. Laporan International Energy Agency (2024) menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik merupakan ancaman utama bagi stabilitas energi dan pencapaian target emisi. 

Studi empiris terbaru juga menemukan bahwa peningkatan risiko geopolitik mendorong banyak negara untuk kembali bergantung pada energi fosil, bahkan meningkatkan konsumsi batu bara, sekaligus memperlambat pertumbuhan energi terbarukan. Dalam konteks ini, krisis justru menciptakan paradoks: alih-alih mempercepat transisi energi, banyak negara memilih mempertahankan energi fosil demi stabilitas jangka pendek, sehingga mengancam pencapaian SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Perang tidak hanya mengganggu energi, tetapi juga rantai pasok global. Jalur perdagangan terganggu, biaya logistik meningkat hingga signifikan, bahkan mencapai 50% dalam beberapa kasus. Dampaknya terasa hingga ke negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat terintegrasi dalam perdagangan global. 

Kenaikan harga energi meningkatkan biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya mendorong inflasi pangan. Ini menjadi ancaman serius bagi SDG 2 (Tanpa Kelaparan)  dan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Dalam konteks Indonesia, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. 

Dengan kata lain, perang di Timur Tengah dapat memperluas ketimpangan global, karena negara berkembang akan menanggung beban yang lebih berat dibanding negara maju.

Konflik geopolitik juga memicu volatilitas pasar keuangan global. Investor beralih ke aset aman seperti dolar AS dan emas, sementara pasar saham mengalami tekanan. Kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat membuka risiko stagflasi—situasi yang sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi global. Dampak ini secara langsung berkaitan dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan). 

Penelitian ekonomi menunjukkan bahwa konflik geopolitik dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global dan menghambat difusi teknologi, terutama di negara berkembang. Dalam jangka panjang, ini akan memperlebar kesenjangan pembangunan antarnegara dan secara mikro mencetak pengangguran dan”fakir miskin” baru.

Salah satu dampak yang jarang dibahas adalah pergeseran prioritas anggaran negara. Ketika konflik meningkat, belanja militer cenderung naik, sementara investasi pada sektor sosial dan lingkungan justru tertekan. Padahal, pencapaian SDGs membutuhkan pembiayaan besar, termasuk untuk: transisi energi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur hijau. Perang menciptakan “crowding out effect”, di mana anggaran untuk pembangunan berkelanjutan tersisihkan oleh kebutuhan keamanan. Akibatnya, dunia menghadapi risiko “lost decade” dalam pencapaian SDGs.

Konflik bersenjata juga berdampak pada aspek sosial yang luas, seperti peningkatan pengungsi, ketidakstabilan politik, dan trauma sosial. Dampak ini sulit diukur secara ekonomi, tetapi sangat signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan manusia.

Hal ini berkaitan erat dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Tanpa perdamaian, tidak mungkin ada pembangunan berkelanjutan. SDGs pada dasarnya dibangun di atas asumsi stabilitas global—sesuatu yang kini semakin rapuh.

Bagi Indonesia, konflik ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga energi karena masih bergantung pada impor minyak. Kenaikan harga minyak akan menekan APBN melalui subsidi energi dan meningkatkan inflasi domestik. Namun di sisi lain, krisis ini dapat menjadi momentum untuk: mempercepat transisi energi terbarukan, mendorong ketahanan energi nasional dan memperkuat diplomasi ekonomi dan geopolitik. Indonesia juga memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai “middle power” dalam mendorong stabilitas global dan kerja sama multilateral.

Konflik ini memberikan pelajaran penting: SDGs tidak bisa lagi dipandang sebagai agenda teknokratis yang terpisah dari geopolitik. Dunia membutuhkan paradigma baru yang mengintegrasikan: keamanan (security), ketahanan (resilience) dan keberlanjutan (sustainability). Tanpa stabilitas geopolitik, target SDGs hanya akan menjadi retorika dan “omon-omon” global.

Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menunjukkan bahwa keberlanjutan global sangat rentan terhadap dinamika geopolitik. Krisis energi, gangguan rantai pasok, inflasi, dan ketimpangan adalah bukti nyata bahwa konflik bersenjata memiliki dampak multidimensional terhadap SDGs. 

Pertanyaannya bukan lagi apakah SDGs bisa tercapai, tetapi apakah dunia mampu menjaga komitmennya di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks. Dalam situasi ini, kepemimpinan global yang visioner menjadi kunci. Tanpa itu, dunia tidak hanya akan gagal mencapai SDGs, tetapi juga berisiko memasuki era baru ketidakstabilan yang berkepanjangan. Dan jika itu terjadi, maka keberlanjutan bukan lagi agenda masa depan—melainkan menjadi kemewahan yang sulit dijangkau.