Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam menerapkan program penghematan energi yang rencananya akan dimulai pada April mendatang.
Menurutnya, pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.
Advertisement
"WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif," ujar Ratna dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).
Ia menilai, kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur, tetapi juga menyasar sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar.
Ratna menekankan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.
"Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak," ucap Ratna.
