Jakarta, VIVA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai demokratis. Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana menyebutkan beberapa indikator kadar demokratis dari pemerintahan Prabowo saat ini.
Diantaranya, pemerintah masih mengakui kritik publik, komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan tidak ada pembatasan secara sistemik terhadap oposisi atau organisasi masyarakat sipil.
"Jadi kesimpulan saya, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini masih demokratis dengan kecenderungan ingin menunjukkan ketegasan negara," kata dia kepada wartawan, Sabtu, 28 Maret 2026.
Dia mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo masih jauh dari kata otoriter. Pasalnya, pemerintah sendiri terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. Hal itu dinilai berbeda dengan rezim yang benar-benar otoriter, yang biasanya sejak awal menutup ruang kritik.
"Kalau kita lihat secara empiris sejauh ini, saya belum melihat cukup bukti kuat untuk menyebut pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemerintah yang otoriter," katanya.
Ayip juga menyoroti komitmen dalam menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andri Yunus. Ia menilai hal tersebut sebagai sinyal positif bagi penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
