Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara di tengah eskalasi perang di Timur Tengah.
Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, menilai kebijakan tersebut hal yang wajar. Sebab fluktuasi harga komoditas selalu terjadi.
Dia menilai, pemerintah juga pasti melihat beberapa acuan dalam menentukan harga HPM, seperti London Metal Exchange (LME). Pada penutupan perdagangan Jumat (27/3), harga nikel berada pada USD 17.186 per ton.
"Hal yang wajar harga komoditas naik dan turun sesuai market dan pemerintah harus menyesuaikan dan beradaptasi juga dengan kondisi pasar," kata Rachmat dalam keterangannya, Sabtu (28/3).
Selain itu, Rachmat menilai kenaikan HPM nikel nantinya dapat berdampak pada kenaikan pendapatan industri nikel, selain terhadap keuangan negara. "Naiknya harga komoditas nikel akan menaikkan pemasukan negara dan juga revenue pada industri nikel," ungkapnya.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy, menilai rencana perubahan HPM nikel akan menempatkan industri nikel nasional pada posisi yang sangat krusial dan berat.
"Beban biaya operasional dan fiskal yang terus meningkat, serta harga nikel dunia yang belum sepenuhnya stabil, berpotensi menekan margin keuangan perusahaan secara signifikan, bahkan mengancam kelayakan ekonomi proyek-proyek pertambangan dan pengolahan nikel yang sedang berjalan," tegasnya.
Sudirman menyebutkan, beban biaya operasional dan fiskal perusahaan nikel telah tertekan cukup besar sejak tahun 2025, ketika pemerintah menetapkan kenaikan royalti bijih nikel dan produk turunannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2025.
