Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas berbagai agenda strategis mulai dari penerapan e-Government hingga reformasi perpajakan saat menerima kunjungan delegasi Australia di Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat sinergi ekonomi kedua negara, khususnya dalam peningkatan produktivitas nasional.
Dalam diskusi bersama Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood dan Duta Besar Australia Roderick Brazier, Menko Airlangga menekankan pentingnya efisiensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya dikutip pada Minggu, 29 Maret 2026.
Penerapan e-Government diidentifikasi sebagai salah satu langkah kunci yang memiliki potensi besar dalam mendongkrak produktivitas di tengah kebijakan efisiensi pemerintah. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan Australian Productivity Commission dalam program PROSPERA Phase II untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
“Di bawah kerangka PROSPERA Phase II, Australian Productivity Commission diharapkan dapat melakukan riset terkait pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyoroti urgensi reformasi perpajakan sebagai prioritas nasional yang diharapkan menjadi fokus dalam kerja sama tersebut.
Sementara itu, Chair Danielle Wood menyatakan kesiapan Australia dalam mendukung penguatan kapasitas sektor layanan publik di Indonesia guna mendorong investasi. Di sisi lain, Dubes Roderick Brazier kembali menegaskan dukungan Australia bagi proses aksesi Indonesia ke OECD serta CPTPP.
Editor: Redaktur TVRINews
