Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dampak konflik Amerika Serikat–Israel dan Iran terhadap lonjakan harga energi global.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menilai kebijakan WFH satu hari tersebut perlu dilihat terlebih dahulu dari desain kebijakan yang akan diterapkan pemerintah, termasuk dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai aspek seperti produktivitas dan keberlangsungan operasional.
“Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik,” kata Shinta saat dihubungi kumparan, Minggu (29/3).
Selain itu, Shinta mengatakan sektor yang lebih fleksibel seperti teknologi informasi dan industri kreatif dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menerapkan WFH satu hari dalam tiap pekan, dengan tetap mempertimbangkan jenis aktivitas dan pekerjaan masing-masing.
“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” lanjut Shinta.
Ia pun menuturkan pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya.
“Karena itu, jika wacana kebijakan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut, dunia usaha memandang penting adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan para pelaku usaha,” lanjut Shinta.
Hal ini bertujuan agar upaya penghematan energi dapat berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas ekonomi maupun operasional sektor usaha.
Lebih lanjut, Shinta menyebut dinamika pasar energi global saat ini berpotensi mendorong kenaikan biaya energi dan logistik dalam negeri, sehingga berbagai kebijakan maupun langkah efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah dinilai perlu menjadi perhatian bersama.
“Dunia usaha juga mencermati upaya-upaya yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjut Shinta.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi penerapan WFH satu hari ini berpotensi menghemat sekitar 20 persen konsumsi BBM secara nasional, terutama melalui pengurangan mobilitas harian.
Katanya, pembatasan durasi WFH menjadi satu hari bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja, sekaligus berpotensi memberi stimulus ringan bagi sektor pariwisata domestik jika hari WFH ditetapkan pada Jumat.
