FAJAR, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja komunikasi para menteri dan juru bicara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Idrus menilai bahwa meskipun kebijakan yang dirancang pemerintah sudah memiliki landasan substansi yang kuat, penyampaiannya ke publik masih jauh dari efektif sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman.
Menurut Idrus, arah kebijakan pemerintah saat ini sebenarnya telah memiliki fondasi kokoh yang selaras dengan ideologi, konstitusi, dan falsafah bangsa. Namun, ia menyayangkan lemahnya narasi yang dibangun oleh para pembantu presiden dalam menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujar Idrus dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/3). Ia menegaskan bahwa tanpa penjelasan yang sistematis, pemerintah dapat terlihat seolah berjalan tanpa arah yang jelas.
Idrus menyoroti peran juru bicara presiden yang dinilai belum optimal dalam membangun narasi argumentasi kebijakan. Ia menekankan bahwa seorang juru bicara seharusnya bertindak kreatif dan proaktif menjelaskan kebijakan sejak awal, bukan sekadar memberikan jawaban reaktif setelah muncul kritik atau polemik di ruang publik.
“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik,” tegasnya. Ia juga meminta para menteri untuk lebih cerdas dalam menerjemahkan visi strategis presiden ke dalam program konkret yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Idrus juga memberikan contoh mengenai situasi global yang berdampak pada Indonesia, seperti eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi dunia. Di saat negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand sudah mengambil langkah antisipatif, Idrus menilai pemerintah perlu lebih terbuka menjelaskan kondisi ini agar rakyat memahami mengapa kebijakan tertentu diambil.
Selain itu, ia meluruskan persepsi publik mengenai posisi Indonesia di berbagai forum internasional, yang sering kali disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan. Menurutnya, hal tersebut adalah bagian dari strategi komunikasi politik untuk menjelaskan posisi bangsa di mata dunia.
Golkar Tetap Kawal Pemerintah
Meski melayangkan kritik, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap setia berada dalam barisan pendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia menyatakan bahwa Bahlil telah menginstruksikan seluruh kader Golkar untuk menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan serta menjelaskan kebijakan pemerintah kepada rakyat.
Idrus menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah sangat bergantung pada bagaimana hal itu dikomunikasikan. “Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” pungkasnya. (jpg/*)
